Shlok Patel

Pemerintah Bali menindak wisatawan yang membayar barang dan jasa menggunakan mata uang kripto, dan gubernur pulau tersebut mengingatkan bahwa mata uang fiat Indonesia adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Pada tanggal 28 Mei, kantor berita milik pemerintah Antara melaporkan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster mengadakan konferensi pers pada hari yang sama dan mengatakan wisatawan yang “menggunakan kripto sebagai alat pembayaran [...] akan ditindak dengan tegas.”
Tindakan tegasnya mulai dari deportasi, sanksi administratif, sanksi pidana, penutupan tempat usaha dan sanksi berat lainnya, tambahnya.

Dewan Eksekutif Federal Nigeria telah menyetujui Kebijakan Nasional tentang Blockchain yang dirancang oleh Kementerian Federal Komunikasi & Ekonomi Digital, membuka jalan bagi penggunaan formal teknologi blockchain di negara tersebut.
Dalam tweet tanggal 2 Mei, asisten khusus Presiden bidang digital dan media baru, Tolu Ogunlesi, mengatakan lembaga terkait akan berupaya mengembangkan kerangka peraturan yang tepat. Ia mengatakan, pemerintah membentuk komite pengarah yang dipimpin oleh Badan Pengembangan Teknologi dan Informasi Nasional untuk mengawasi implementasi kebijakan.

Sekarang pengguna dapat membeli tiket Balap F1 dengan bantuan Polygon Blockchain ❤️🪙
https://blockworks.co/news/formula-one-nft-tickets