The K - Architect

Kantor Kejaksaan Distrik Gwangju Korea Selatan kehilangan sejumlah besar Bitcoin yang sebelumnya mereka sita dalam penyelidikan tindak kejahatan, menurut sejumlah laporan media lokal pada 22 Januari.

Kasus ini menunjukkan ada celah penting dalam cara lembaga penegak hukum mengelola penitipan aset digital.

Serangan Phishing Diduga Terjadi

Pihak kejaksaan baru saja menemukan bahwa Bitcoin yang mereka titipkan sudah hilang. Kerugian ini diduga terjadi sekitar pertengahan tahun 2025. Penyelidik menduga kantor kejaksaan menjadi korban serangan phishing setelah mereka secara tidak sengaja mengakses situs penipuan saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset yang disita.

Pihak kejaksaan menolak mengonfirmasi jumlah pasti Bitcoin yang hilang. Tetapi, beberapa sumber memperkirakan jumlahnya bisa mencapai puluhan juta dollar. Salah satu pejabat kejaksaan mengatakan kepada media lokal bahwa menurut perkiraan internal, nilai kerugiannya sekitar 70 miliar won (US$48 juta).

“Kami sedang melakukan penyelidikan untuk melacak bagaimana kerugian ini terjadi serta di mana aset tersebut berada,” ujar seorang pejabat kejaksaan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pertanyaan seputar Protokol Kustodi Aset Kripto

Insiden ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana lembaga penegak hukum menangani aset kripto hasil sitaan.

Pertanyaan pertama adalah apakah pihak kejaksaan sudah mengikuti prosedur penyitaan yang benar. Jika kejaksaan hanya menyita perangkat USB berisi data wallet tanpa memindahkan Bitcoin ke wallet penitipan yang terpisah, pemilik awal masih bisa menarik aset itu menggunakan backup private key yang disimpan di tempat lain. Dalam hal seperti ini, penyitaan dari awal memang sudah tidak lengkap.

Lingkungan saat membuat wallet juga sangat penting. Jika wallet penitipan baru dibuat pada komputer yang terhubung ke internet, private key-nya bisa saja langsung terekspos sejak awal dibuat. Standar keamanan yang ideal mengharuskan pembuatan wallet dilakukan di lingkungan air-gapped, yaitu sepenuhnya terisolasi dari jaringan apa pun.

Penyimpanan private key juga menjadi titik rawan lainnya. Jika private key disimpan di perangkat yang terhubung ke jaringan atau di cloud, risikonya terkena hacking sangat besar. Cara yang tepat yaitu dengan mencatat private key di media fisik seperti kertas, lalu menyimpannya di tempat yang benar-benar terputus dari internet.

Kontrol akses juga sangat krusial. Private key bisa disalin hanya dalam hitungan detik jika seseorang mendapatkan akses meski sebentar saja. Fakta bahwa pejabat kejaksaan sempat membuka situs penipuan ketika sedang melakukan pemeriksaan rutin menunjukkan ada celah dalam pelatihan keamanan internal dan protokol manajemen akses.

Implikasi Lebih Luas untuk Penegak Hukum

Kasus ini menunjukkan tantangan yang semakin besar bagi pemerintah di berbagai negara. Seiring makin seringnya aset kripto terlibat dalam perkara kejahatan, lembaga penegak hukum harus menyiapkan solusi penitipan yang benar-benar kuat dan memenuhi standar keamanan yang setara dengan nilai aset tersebut.

Protokol penyimpanan barang bukti konvensional tidak bisa langsung diterapkan pada aset digital. Berbeda dengan barang bukti fisik yang cukup dikunci di ruang yang aman, aset kripto butuh perlindungan aktif agar tidak berpindah tangan tanpa izin.

Kantor kejaksaan di Korea tidak menyebut apakah mereka sudah mengikuti pedoman penitipan aset kripto yang berlaku atau langkah-langkah keamanan apa yang mereka jalankan. Penyelidikan yang berjalan saat ini mungkin saja membongkar adanya kerentanan sistemik yang lebih luas dari sekadar satu insiden ini.

Sampai saat ini, kasus ini menjadi contoh nyata tentang risiko yang bisa terjadi ketika lembaga konvensional mengelola aset yang tidak biasa tanpa persiapan yang memadai.