Pajak kripto 22%: Korea Selatan sudah tiga kali menundanya, kini ada yang ingin menundanya lagi hingga 2029 🦖
🚨 行情变了群里说
Menurut laporan Yonhap pada 19 Oktober, Wakil Menteri Pertama Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan Kwon Dae-young dan Direktur Kebijakan Keuangan Digital Komisi Jasa Keuangan Ryu Young-jun akan duduk bersama lima bursa lokal dan asosiasi DAXA pada hari Selasa untuk membahas pajak kripto. Hanya ada satu agenda: apakah tanggal pemberlakuan yang semula ditetapkan pada 1 Januari 2027 akan kembali diundur.
Pajak ini sudah tiga kali ditunda. Penundaan terakhir menggeser tanggal mulai ke 2027, dengan tarif pajak 22%. Alasan yang disampaikan bursa sangat praktis: standar untuk berbagai jenis transaksi belum ditetapkan, waktu untuk menyiapkan infrastruktur tidak cukup, dan ambang batas pengenaan pajak juga belum disepakati. Seorang perwakilan bursa mengatakan kepada Yonhap bahwa kalangan industri pada umumnya menilai pajak ini sebaiknya ditunda.
Faktor yang benar-benar bisa mengubah keadaan ada di Majelis Nasional. Jumat lalu, anggota parlemen Park Min-gyu mengajukan rancangan undang-undang yang meminta agar pemberlakuan pajak diundur hingga tahun kedua setelah Korea Selatan mulai bertukar data berdasarkan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD (CARF). Pertukaran data pertama Korea Selatan diperkirakan berlangsung pada 2027. Jika dihitung berdasarkan skema ini, pajak baru akan berlaku pada 2029 ⚠️
Ini bukan sekadar soal pengurangan pajak. Intinya adalah urutan regulasi: data dulu, kemampuan menyusul, baru kemudian membahas pajak. Investor ritel menyumbang porsi besar dari volume perdagangan di Korea Selatan, sehingga tarif pajak 22% bisa berdampak cukup besar pada sentimen pelaku pasar jangka pendek. Jika benar diundur hingga 2029, dalam jangka pendek satu sentimen negatif dari kebijakan akan hilang, tetapi biaya kepatuhan juga akan terus membebani bursa.
Menurut saya, pertemuan kali ini lebih mirip penjajakan daripada keputusan final. Pemerintah membutuhkan kerja sama bursa untuk data CARF, sementara bursa membutuhkan jadwal yang jelas. Kedua pihak sama-sama punya ruang untuk berkompromi. Hal yang benar-benar perlu dicermati adalah apakah akan ada pernyataan resmi setelah pertemuan hari Selasa, serta apakah rancangan undang-undang Park Min-gyu bisa masuk ke agenda komite.
Menurut kalian, apakah Korea Selatan sebaiknya mulai memungut pajak lebih dulu, atau memastikan pertukaran datanya berjalan lancar lebih dulu? Yuk, diskusikan di kolom komentar.
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung.
Setiap hari, kami mengajakmu mengikuti perkembangan terkini regulasi kripto. Bukan hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
🚨 行情变了群里说
Menurut laporan Yonhap pada 19 Oktober, Wakil Menteri Pertama Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan Kwon Dae-young dan Direktur Kebijakan Keuangan Digital Komisi Jasa Keuangan Ryu Young-jun akan duduk bersama lima bursa lokal dan asosiasi DAXA pada hari Selasa untuk membahas pajak kripto. Hanya ada satu agenda: apakah tanggal pemberlakuan yang semula ditetapkan pada 1 Januari 2027 akan kembali diundur.
Pajak ini sudah tiga kali ditunda. Penundaan terakhir menggeser tanggal mulai ke 2027, dengan tarif pajak 22%. Alasan yang disampaikan bursa sangat praktis: standar untuk berbagai jenis transaksi belum ditetapkan, waktu untuk menyiapkan infrastruktur tidak cukup, dan ambang batas pengenaan pajak juga belum disepakati. Seorang perwakilan bursa mengatakan kepada Yonhap bahwa kalangan industri pada umumnya menilai pajak ini sebaiknya ditunda.
Faktor yang benar-benar bisa mengubah keadaan ada di Majelis Nasional. Jumat lalu, anggota parlemen Park Min-gyu mengajukan rancangan undang-undang yang meminta agar pemberlakuan pajak diundur hingga tahun kedua setelah Korea Selatan mulai bertukar data berdasarkan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD (CARF). Pertukaran data pertama Korea Selatan diperkirakan berlangsung pada 2027. Jika dihitung berdasarkan skema ini, pajak baru akan berlaku pada 2029 ⚠️
Ini bukan sekadar soal pengurangan pajak. Intinya adalah urutan regulasi: data dulu, kemampuan menyusul, baru kemudian membahas pajak. Investor ritel menyumbang porsi besar dari volume perdagangan di Korea Selatan, sehingga tarif pajak 22% bisa berdampak cukup besar pada sentimen pelaku pasar jangka pendek. Jika benar diundur hingga 2029, dalam jangka pendek satu sentimen negatif dari kebijakan akan hilang, tetapi biaya kepatuhan juga akan terus membebani bursa.
Menurut saya, pertemuan kali ini lebih mirip penjajakan daripada keputusan final. Pemerintah membutuhkan kerja sama bursa untuk data CARF, sementara bursa membutuhkan jadwal yang jelas. Kedua pihak sama-sama punya ruang untuk berkompromi. Hal yang benar-benar perlu dicermati adalah apakah akan ada pernyataan resmi setelah pertemuan hari Selasa, serta apakah rancangan undang-undang Park Min-gyu bisa masuk ke agenda komite.
Menurut kalian, apakah Korea Selatan sebaiknya mulai memungut pajak lebih dulu, atau memastikan pertukaran datanya berjalan lancar lebih dulu? Yuk, diskusikan di kolom komentar.
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung.
Setiap hari, kami mengajakmu mengikuti perkembangan terkini regulasi kripto. Bukan hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀