Besarnya utang yang umumnya ditanggung para bos properti di Tiongkok—hingga ratusan miliar bahkan triliunan yuan—merupakan akibat dari model bisnis industri properti, kondisi pembiayaan, strategi ekspansi, serta perubahan kebijakan makro.

Sebenarnya, dulu mereka terlalu larut bermain. Begitu kondisi pasar berubah, semuanya jadi berantakan.

▶️ Ketagihan permainan berisiko tinggi
Dulu, para pengembang properti mengandalkan utang tinggi, leverage tinggi, dan perputaran modal yang cepat. Mereka hanya mengeluarkan sedikit uang sebagai modal awal, sedangkan sisanya mengandalkan pinjaman bank, penerbitan obligasi, serta uang muka pembeli rumah. Rumah belum selesai dibangun, dana yang kembali sudah dipakai untuk berebut lahan baru; utang baru dipakai untuk membayar utang lama, sehingga gelembung makin membesar.

▶️ Sumber pembiayaan yang semrawut
Selain pinjaman bank, mereka juga gencar menerbitkan obligasi dolar AS berbunga tinggi di luar negeri, mencari pendanaan dari perusahaan perwalian, menerbitkan surat wesel kepada pemasok, bahkan menjalankan produk pengelolaan kekayaan internal. Mereka bahkan melakukan diversifikasi secara membabi buta ke bidang lain, menggunakan uang untuk membuat mobil, mengembangkan pariwisata dan budaya, serta membeli hotel. Hasilnya, bisnis-bisnis ini sama sekali tidak menghasilkan uang, malah menjadi lubang tanpa dasar.

▶️ Pasar dan kebijakan berubah total
Belakangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga garis merah yang langsung menutup jalur untuk membayar utang lama dengan utang baru. Ditambah lagi dengan prinsip bahwa rumah adalah untuk ditinggali, bukan untuk spekulasi, rumah pun sulit terjual. Begitu arus pemasukan dari penjualan terputus, rantai pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada pinjaman langsung ambruk.

Dulu, saat keadaan berjalan lancar, leverage adalah alat ampuh untuk meraup kekayaan. Namun, begitu angin berhenti bertiup, leverage tinggi berubah menjadi tumpukan utang raksasa yang menghancurkan mereka.