Para anggota parlemen Polandia kembali gagal mengumpulkan mayoritas yang dibutuhkan untuk membatalkan veto Presiden Karol Nawrocki terhadap undang-undang yang bertujuan memperkuat pengawasan atas pasar mata uang kripto di negara itu. Dalam pemungutan suara yang digelar pada hari Jumat, Dewan Rendah Polandia mendukung pembatalan veto dengan 241 suara berbanding 198, dengan 3 abstain, namun tetap kurang 25 suara dari ambang yang diperlukan, yaitu 266 suara.

Pemungutan suara ini merupakan upaya baru untuk mendorong aturan pengaturan pasar aset kripto di Polandia setelah Presiden Nawrocki tiga kali menggunakan hak vetonya terhadap undang-undang yang sama, dengan alasan bahwa aturan yang diusulkan memberlakukan pembatasan yang berlebihan terhadap sektor tersebut. Meski presiden mengatakan bahwa ia mendukung pengaturan kripto pada prinsipnya, ia menilai rancangan yang diajukan melampaui yang diperlukan, terutama terkait biaya kepatuhan dan kewenangan otoritas untuk memblokir situs web.

Poland masih belum memiliki otoritas pengawas yang ditetapkan

Undang-undang yang ditolak itu bertujuan menetapkan kerangka nasional untuk menerapkan peraturan Uni Eropa tentang pasar aset kripto MiCA di Polandia, termasuk menyerahkan pengawasan pasar kepada Otoritas Pengawas Keuangan Polandia, KNF. Setelah pemungutan suara gagal, otoritas itu mengatakan pada hari Jumat bahwa negara tersebut masih belum memiliki lembaga khusus yang menangani pengawasan pasar aset kripto, meskipun MiCA sudah berlaku di tingkat Uni Eropa.

Secara praktis, ini berarti ketidakpastian regulasi terus berlanjut bagi perusahaan yang beroperasi di pasar Polandia, karena jalur kepatuhan lokal masih belum sepenuhnya jelas, meskipun ada kerangka Eropa yang lebih luas. Hal ini menempatkan perusahaan dalam lingkungan regulasi yang lebih kompleks, terutama terkait penentuan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan persyaratan penerapan lokal.

Kasus Zondacrypto meluas seiring kebangkrutan

Kebuntuan legislasi ini bertepatan dengan memanasnya perdebatan حول kasus Zondacrypto, sebuah platform yang kini აღარ ada, setelah pengadilan Estonia secara resmi menyatakan operatornya, BB Trade Estonia, bangkrut pada bulan Agustus, dengan pertemuan pertama para kreditur dijadwalkan pada 17 September.

Sebelum pemungutan suara, Perdana Menteri Donald Tusk mengungkapkan kutipan dari apa yang ia sebut sebagai kesaksian saksi kunci dalam penyelidikan, yang memuat dugaan tentang pembayaran dan upaya untuk memengaruhi politisi yang terkait dengan pemerintah Polandia sebelumnya. Tusk mengatakan kesaksian itu menyebut adanya pengaturan pembayaran sebesar 2 juta zloty Polandia, atau sekitar 550 ribu dolar, melalui sebuah lembaga yang terkait dengan mantan menteri kehakiman Zbigniew Ziobro. Menurut Tusk, kesaksian lain juga memuat klaim bahwa seseorang yang tidak disebut namanya berjanji akan mengamankan grasi presiden jika saksi tersebut dihukum.

Kejaksaan Polandia juga menyelidiki dugaan penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan Zondacrypto. Pada bulan Juli, kasus ini digabungkan dengan penyelidikan lain terkait hilangnya Sylwester Suszek pada tahun 2022, pendiri BitBay yang kemudian berganti nama menjadi Zondacrypto. Pada bulan April, kejaksaan memperkirakan kerugian yang terkait dengan kasus ini sedikitnya 350 juta zloty Polandia, atau sekitar 95 juta dolar.

Otoritas juga melaporkan bahwa ketua Komite Olimpiade Polandia telah didakwa dalam penyelidikan tersebut, yang mencerminkan meluasnya cakupan kasus ini serta meningkatnya sensitivitas politik dan yudisialnya. Bagi perusahaan yang beroperasi di Polandia, kombinasi antara kebuntuan legislasi dan memburuknya kasus Zondacrypto mengirimkan sinyal yang jelas: kepatuhan bukan lagi sekadar persoalan regulasi, melainkan juga terkait dengan tata kelola, solvabilitas, dan penyelidikan pidana.

\u003ct-47/\u003e \u003ct-49/\u003e $ZND