Kabar dari Deepwave TechFlow: pada 8 Agustus, menurut laporan CoinDesk, pemimpin mayoritas Senat AS John Thune mengajukan mosi prosedural RUU CLARITY setelah rapat pemungutan suara semalam, yang menandai dimulainya proses pemungutan suara prosedural pertama untuk RUU tersebut di Senat.

Langkah ini berarti RUU CLARITY berpeluang masuk ke tahap pemungutan suara prosedural setelah berakhirnya masa reses parlemen pada bulan September. Namun, RUU tersebut telah melewatkan jendela pemungutan suara sebelum reses bulan Agustus, sehingga dorongan pada bulan September masih menyimpan ketidakpastian yang cukup besar.

Berdasarkan aturan Senat, RUU CLARITY memerlukan dukungan minimal 60 suara; saat ini masih dibutuhkan sedikitnya 10 senator dari Partai Demokrat. Perbedaan utama kedua pihak berpusat pada klausul pembatasan keterlibatan pejabat pemerintah dalam proyek-proyek kripto, termasuk masalah pembatasan kepentingan yang terkait dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi, termasuk Presiden Trump.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan keuangan ilegal serta ketentuan terkait imbal hasil stablecoin juga masih menimbulkan kontroversi. Anggota senat dari kedua partai sebelumnya telah mengajukan rancangan revisi ke Gedung Putih, namun pembahasan terkait belum menunjukkan perkembangan.

Jika RUU CLARITY tidak dapat diselesaikan untuk mendorong pemungutan suara prosedural pada bulan September, maka kemungkinan disahkannya RUU tersebut tahun ini akan turun secara signifikan. Selanjutnya, mungkin perlu menunggu Kongres baru pada tahun 2027 untuk mendorong legislasi tersebut kembali.