Anggota DPR AS Brian Steil mengajukan RUU “Stop Actuary Trading Act” (RUU Penghentian Perdagangan Prediksi Anggota Dewan), yang berencana melarang anggota Kongres serta pasangan dan anak-anak mereka untuk melakukan taruhan atas kontrak pasar prediksi yang terkait dengan prediksi kebijakan atau tindakan pemerintah. Pelanggar akan menghadapi denda perdata sebesar 2000 dolar AS atau 10% dari nilai transaksi (mana yang lebih tinggi), serta diwajibkan menyerahkan semua keuntungan. Lembaga pengawasan pemerintah “Project on Government Oversight” (POGO) menyambut baik langkah tersebut, tetapi menilai cakupan RUU masih terlalu sempit dan mendesak agar larangan diperluas ke seluruh pejabat dan staf dari tiga cabang pemerintahan federal—eksekutif, legislatif, dan yudikatif. POGO mencatat bahwa pembatasan konflik kepentingan dalam hukum yang ada terhadap pegawai pemerintah federal hampir nol. Munculnya pasar prediksi semakin memperbesar risiko penyalahgunaan informasi nonpublik, yang tidak hanya menimbulkan persaingan tidak adil, tetapi juga berpotensi mendistorsi pengambilan keputusan kebijakan publik. Saat ini, tingkat dukungan DPR AS hanya 24%. Kekosongan pengaturan telah memunculkan kasus nyata: anggota senior Korps Angkatan Darat AS pasukan khusus, Gunner Van Dyck, didakwa memanfaatkan informasi rahasia militer untuk meraih keuntungan dari taruhan di Polymarket, dan kasus tersebut dijadwalkan disidangkan pada 7 Desember. Selain itu, Koalisi Data Antikorupsi melacak bahwa lebih dari 9,3 juta dolar AS dalam taruhan berimbal hasil tinggi sangat terkait dengan operasi militer Venezuela dan Iran, diduga melibatkan perdagangan orang dalam. Sebelumnya, RUU Stop Insider Trading yang diajukan Steil telah disahkan oleh Komite Urusan Administrasi DPR pada bulan Januari, tetapi hingga kini belum ada langkah lanjutan untuk membawanya lebih jauh.