Berita Deeptide TechFlow, pada tanggal 9 Oktober, pemerintah AS mengajukan mosi ke pengadilan meminta persetujuan untuk menggunakan prosedur pemberitahuan alternatif untuk memberi tahu orang-orang yang mungkin dirugikan dalam insiden peretasan Bitfinex tahun 2016. Pemerintah percaya bahwa Bitfinex mungkin satu-satunya entitas yang memenuhi definisi korban berdasarkan Undang-Undang Hak Korban Pidana (CVRA) dan Undang-Undang Restitusi Korban Pidana Wajib (MVRA). Namun, demi kehati-hatian, pemerintah tetap ingin memberi tahu semua calon korban, terutama pengguna Bitfinex yang akunnya didevaluasi setelah peretasan tersebut. Pemerintah mengusulkan penggunaan situs web kasus besar dan situs kasus khusus milik Departemen Kehakiman untuk mendapatkan pemberitahuan dan mengizinkan calon korban untuk menyampaikan pernyataan. Pemerintah meyakini prosedur pemberitahuan alternatif ini wajar dan didukung oleh preseden. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua orang yang berpotensi terkena dampak mempunyai kesempatan untuk mengajukan tuntutan berdasarkan CVRA atau MVRA sebelum menjatuhkan hukuman.