๐ฅ Kabar terbaru dari Uni Eropa! Mereka baru saja mengenalkan aturan baru untuk perusahaan kripto. Mulai 2026, perusahaan kripto di Eropa wajib memberikan data keuangan pelanggan mereka kepada otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan keamanan finansial. ๐
Keputusan ini disetujui oleh 27 menteri keuangan negara anggota Uni Eropa. Penyedia layanan kripto, seperti dompet digital dan bursa, akan diwajibkan untuk berbagi data pengguna dengan regulator pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat melacak aktivitas kriminal yang dilakukan melalui mata uang kripto.
Menurut Nadia Calviรฑo, Menteri Ekonomi dan Transformasi Digital Spanyol, aturan ini akan:
- Mencegah gelembung finansial.
- Membantu stabilitas keuangan.
- Melawan pendanaan terorisme dan pencucian uang.
Namun, ada kekhawatiran bahwa aturan baru ini (DAC8) mungkin akan bertentangan dengan peraturan utama Uni Eropa, MiCA. Selain itu, ada ketidakpastian mengenai pelaporan aktivitas staking, karena peraturan MiCA tidak mencakupnya.
Meski demikian, perusahaan kripto memiliki beberapa opsi untuk menghadapi aturan baru ini, seperti menangani pelaporan secara internal, meng-outsource tugas pelaporan, atau mencari saran dari sumber eksternal. Max Bernt, ahli hukum kripto, mengatakan bahwa meskipun aturan ini belum sempurna, ia membuka jalan untuk kejelasan yang lebih besar dalam masalah pajak.
