⚖️ BREAKING: Presiden Trump baru saja MENANDATANGANI aturan etika kripto di bawah Undang-Undang CLARITY—tapi ini yang bikin panas. 🧵
Rancangan undang-undang ini akan melarang presiden yang sedang menjabat, anggota Kongres, dan pejabat federal tingkat atas untuk menerbitkan atau memiliki kripto saat menjabat. Perundingan lintas partai semakin memanas, dengan draf etika yang direvisi diperkirakan keluar dalam hitungan hari (penghormatan untuk Eleanor Terrett).
Tapi Demokrat menolak keras—bukan pada larangannya, melainkan pada siapa yang akan menegakkannya. Mereka ingin jaksa agung negara bagian punya kewenangan, bukan DOJ.
🚨 Gedung Putih sudah bermain keras: “Jika ini gagal, itu karena Demokrat.”
Ini pendapat saya:
Ini bukan soal etika—ini soal kontrol. Perang wilayah antara DOJ vs. jaksa agung negara bagian bukan perjuangan prinsip. Dan melarang penerbitan kripto? Oke. Tapi bagaimana dengan perdagangan? Bagaimana dengan anggota keluarga? Bagaimana dengan info orang dalam lewat para penasihat? RUU ini punya lebih banyak celah daripada fork blockchain.
Tulis komentar:
👉 Haruskah DOJ atau jaksa agung negara bagian yang menegakkan ini?
👉 Atau ini semua cuma drama politik sementara mereka semua terus menumpuk sats di balik pintu tertutup?
Mari selesaikan. Giliran Anda.
#CryptoEthics #CLARITYAct #CryptoPolitics $BTC $ETH $SOL