Undang-Undang CLARITY Berpotensi Bermasalah. Ini Satu-satunya Kripto yang Akan Saya Beli
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity/CLARITY) pada bulan Juli lalu. Tujuannya adalah membentuk kerangka federal yang lebih jelas untuk aset digital. Namun, aturan ini masih terkatung-katung di Senat, dan kemungkinan besar tidak akan segera disahkan serta ditandatangani menjadi undang-undang dalam waktu dekat.
Rancangan ini macet karena konflik soal imbal hasil (yield) stablecoin. Pihak bank berpendapat, hal itu menimbulkan ancaman besar bagi simpanan kas mereka, serta konflik terkait bagaimana pejabat publik mengungkap kepemilikan kripto mereka sendiri. Kebuntuan ini bisa menjadi pertanda merah bagi stablecoin-stablecoin terkemuka seperti USD Coin, serta altcoin seperti XRP dan Solana yang membutuhkan kejelasan regulasi lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, saya hanya akan membeli satu mata uang kripto: Bitcoin (CRYPTO: BTC).
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity/CLARITY) pada bulan Juli lalu. Tujuannya adalah membentuk kerangka federal yang lebih jelas untuk aset digital. Namun, aturan ini masih terkatung-katung di Senat, dan kemungkinan besar tidak akan segera disahkan serta ditandatangani menjadi undang-undang dalam waktu dekat.
Rancangan ini macet karena konflik soal imbal hasil (yield) stablecoin. Pihak bank berpendapat, hal itu menimbulkan ancaman besar bagi simpanan kas mereka, serta konflik terkait bagaimana pejabat publik mengungkap kepemilikan kripto mereka sendiri. Kebuntuan ini bisa menjadi pertanda merah bagi stablecoin-stablecoin terkemuka seperti USD Coin, serta altcoin seperti XRP dan Solana yang membutuhkan kejelasan regulasi lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, saya hanya akan membeli satu mata uang kripto: Bitcoin (CRYPTO: BTC).
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity/CLARITY) pada bulan Juli lalu. Tujuannya adalah membentuk kerangka federal yang lebih jelas untuk aset digital. Namun, aturan ini masih terkatung-katung di Senat, dan kemungkinan besar tidak akan segera disahkan serta ditandatangani menjadi undang-undang dalam waktu dekat.
Rancangan ini macet karena konflik soal imbal hasil (yield) stablecoin. Pihak bank berpendapat, hal itu menimbulkan ancaman besar bagi simpanan kas mereka, serta konflik terkait bagaimana pejabat publik mengungkap kepemilikan kripto mereka sendiri. Kebuntuan ini bisa menjadi pertanda merah bagi stablecoin-stablecoin terkemuka seperti USD Coin, serta altcoin seperti XRP dan Solana yang membutuhkan kejelasan regulasi lebih lanjut.
#ClaimYourReward