Ini bukan sekadar pertarungan Partai Republik melawan Partai Demokrat. Ini pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan hasil pemilu: rakyat melalui suara mereka, atau kekuasaan politik yang berusaha mengendalikan hasilnya.

Pada 22 Oktober 2026, Departemen Kehakiman AS menggugat Alaska untuk mencegah negara bagian tersebut mengesahkan hasil pemilihan Senat jika senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah.

Yang membuat kasus ini meledak adalah pengakuan Donald Trump sendiri. Pada Jumat, 23 Oktober, ia mengatakan kepada wartawan bahwa dialah yang memerintahkan gugatan tersebut: “Saya yang mengatakan, lakukan itu.”

APA SEBENARNYA YANG TERJADI?

Kasus ini berpusat pada dua kandidat bernama hampir identik: Daniel S. Sullivan, senator Republik petahana, dan Daniel J. Sullivan, penantang independen.

Awalnya, pejabat pemilu Alaska menghapus nama penantang tersebut dari surat suara setelah muncul pengaduan dari Partai Republik negara bagian. Namun, pengadilan Alaska memerintahkan agar namanya dikembalikan. Pada Juni 2026, Mahkamah Agung Alaska menguatkan keputusan itu dan mengarahkan pejabat pemilu untuk membedakan kedua kandidat dengan jelas.

Surat suara pun mencantumkan senator petahana sebagai kandidat Republik sekaligus petahana, sedangkan penantangnya tidak terafiliasi dengan partai mana pun.

Namun, Departemen Kehakiman tetap menggugat dan meminta pengadilan mencegah sertifikasi hasil pemilihan Senat jika Sullivan petahana kalah. Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah apakah pemilih yang memilih Daniel J. Sullivan sebenarnya bermaksud memilih senator petahana.

Inilah titik paling berbahaya: apakah pemerintah federal boleh menggunakan dugaan kebingungan pemilih untuk menghambat pengesahan hasil pemilu yang diselenggarakan negara bagian?

PERLAWANAN MULAI MEMBESAR.

Tim kampanye Mary Peltola, Komite Kampanye Senator Demokrat, League of Women Voters of Alaska, Common Cause, dan dua pemilih individu berupaya masuk ke dalam perkara melalui jalur hukum.

Mereka berpendapat bahwa pemerintah federal tidak memiliki kewenangan tanpa batas untuk mengambil alih administrasi pemilu negara bagian. Mereka juga memperingatkan bahwa menghambat sertifikasi dapat menghalangi representasi politik warga Alaska, bahkan jika kandidat pilihan mereka benar-benar menang.

Bahkan Senator Republik Alaska, Lisa Murkowski, ikut mengecam gugatan tersebut.

Pernyataannya tegas: “Departemen Kehakiman seharusnya tidak pernah mengajukan gugatan ini.”

Ini penting. Penolakan bukan hanya datang dari kubu Demokrat. Seorang senator dari partai Trump sendiri mempertanyakan langkah Departemen Kehakiman.

PERTARUNGAN SEBENARNYA ADA PADA KEKUASAAN.

Departemen Kehakiman mengutip National Voter Registration Act atau NVRA sebagai dasar hukum. Namun, pihak penentang berargumen bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan umum kepada pemerintah federal untuk menentukan kelayakan kandidat atau mengendalikan desain surat suara.

Mereka juga mempertanyakan bagaimana DOJ akan membuktikan niat setiap pemilih yang memilih Daniel J. Sullivan, sementara mekanisme untuk menentukan niat tersebut belum dijelaskan secara memadai dalam dokumen yang mereka soroti.

Jika sertifikasi dapat dihambat hanya berdasarkan dugaan tentang siapa yang sebenarnya ingin dipilih rakyat, persoalannya tidak lagi berhenti pada dua kandidat bernama mirip.

Persoalannya adalah apakah suara yang sudah diberikan bisa kehilangan kekuatan politiknya karena pemerintah mempertanyakan maksud pemilih setelah pemungutan suara berlangsung.

Namun, perlu ditegaskan: gugatan ini belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pemilu telah dicurangi atau bahwa Trump berhasil membatalkan hasil pemilihan. Perselisihan tersebut masih harus diputuskan melalui proses hukum.

KESIMPULANNYA:

Demokrasi bukan sekadar mengizinkan rakyat masuk ke bilik suara. Demokrasi juga menuntut agar suara mereka dihitung, hasilnya disahkan sesuai hukum, dan kekuasaan tidak digunakan untuk mengakali hasil yang tidak disukai.

Jika pemerintah memiliki bukti pelanggaran, buktikan di pengadilan. Jika ada kekeliruan, periksa melalui prosedur yang sah.

Tetapi jika kekuasaan eksekutif dapat mengancam pengesahan hasil pemilu hanya karena kandidat petahana berpotensi kalah, maka yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada satu kursi Senat.

Pertanyaan paling mendasar bagi Amerika adalah ini: apakah pemerintah masih melayani suara rakyat, atau suara rakyat hanya dihormati selama hasilnya menguntungkan pihak yang berkuasa?

#DonaldTrump #AmerikaSerikat #Demokrasi #PolitikAmerika #PemiluAS #Mahkamah #Geopolitik