Penolakan terhadap pusat data AI telah melampaui rapat perencanaan lokal. Jumat lalu, para demonstran menyusup ke lokasi konstruksi terkait Microsoft di Amsterdam, seiring meningkatnya aksi protes di 16 negara. Perlawanan telah mencapai pemilu paruh waktu AS: Partai Demokrat meraih mayoritas di Kongres dan beberapa kandidat gubernur yang menang mendorong regulasi yang lebih ketat terkait pusat data.

Derek, balon, dan pagar yang diterobos di Amsterdam

Lebih dari 100 aktivis berkumpul di lokasi konstruksi di Amsterdam. Beberapa di antaranya memasuki area tersebut, memanjat derek, dan menggantung balon, menurut laporan Reuters. Pemilik lokasi, Pure Data Centres, yang berencana berinvestasi lebih dari $1 miliar, menawarkan untuk membahas kekhawatiran para demonstran. Sementara itu, Microsoft mendukung demonstrasi damai, tetapi menentang tindakan yang melanggar hukum.

Protes di Amsterdam berlangsung bersamaan dengan kampanye dua hari yang digelar koalisi Stop Dirty Data Centres. Kelompok tersebut mendesak pemerintah menghentikan semua proyek baru hingga perlindungan yang memadai diberlakukan. Protes juga digelar di Dublin, Warsawa, dan di lokasi proyek pusat data Microsoft lainnya di Denmark.

Dari protes jalanan hingga kotak suara di AS

Di AS, penolakan terhadap pusat data menjadi isu pemilu. Partai Demokrat, yang berhasil menguasai Kongres, dan 32 dari 34 calon gubernur pemenang mendukung peraturan pusat data yang lebih ketat, menurut laporan AP. Dua belas calon gubernur mendukung pelarangan atau moratorium pembangunan. Sekitar tiga perempat pemilih menolak keberadaan pusat data di komunitas mereka, meskipun sebagian besar menganggap isu lain lebih penting.

Protes publik telah menghambat pembangunan pusat data. Data Center Watch melaporkan bahwa setidaknya 45 proyek ditunda atau terhenti antara April dan Juni, dengan total investasi sekitar $68 miliar. Sementara itu, CNBC melaporkan bahwa studi STL Partners memperkirakan penolakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi investasi pusat data senilai sekitar $77 miliar di AS. Kedua studi menggunakan pendekatan berbeda untuk menghitung gangguan, sehingga angka-angkanya tidak boleh dijumlahkan atau dianggap sebagai kerugian aktual.

Eropa dan Asia menentukan batasnya sendiri

Penolakan terhadap pusat data baru di Eropa mengganggu investasi besar. Riset yang dikutip CNBC menemukan bahwa proyek-proyek Eropa yang terdampak penundaan atau pembatalan bernilai $42 miliar. Angka $42 miliar itu hanya mencerminkan investasi yang terdampak dan bukan menunjukkan kerugian. European Data Centre Monitor menemukan bahwa lebih dari 70 proyek ditolak atau diblokir dari Januari hingga April 2026. Jumlah ini lebih banyak daripada proyek pusat data yang ditolak atau diblokir sepanjang 2025.

Pemerintah merespons dengan cara berbeda. Skotlandia menangguhkan persetujuan untuk fasilitas hiperskala baru, sementara Denmark dapat menurunkan prioritas pusat data dalam antrean koneksi ke jaringan listrik. Spanyol merevisi proposalnya pada Oktober. Negara itu tetap mempertahankan persyaratan usulan penggunaan energi terbarukan sebesar 80% per jam, tetapi memberi pengembang lebih banyak waktu untuk mematuhinya. Di Korea Selatan, distrik Geumcheon di Seoul mewajibkan persetujuan dari warga yang tinggal dalam radius 200 meter dari lokasi yang diusulkan.

Penolakan terhadap Pusat Data AI: Investasi Senilai $119 Miliar di AS dan Eropa Terganggu

Pembangunannya sangat besar, begitu pula taruhannya

Dorongan untuk memperketat regulasi muncul saat perusahaan teknologi bersiap melakukan ekspansi besar-besaran. Bain memproyeksikan belanja pusat data sebesar $5 triliun–$6,5 triliun dan tambahan kapasitas sekitar 150 gigawatt pada 2030.

Sementara itu, ruang yang tersedia masih langka. CBRE mencatat tingkat kekosongan hanya 0,3% di Virginia Utara dan 1% di Atlanta. Sewa bulanan mencapai $235–$265 per kilowatt di Frankfurt dan $330–$475 di Singapura.

Penolakan warga setempat menambah tantangan di pasar yang sudah sulit. Keterbatasan jaringan listrik dan meningkatnya biaya konstruksi juga membatasi ekspansi. Pemerintah semakin sering merespons tekanan ini. IEA mengidentifikasi 134 kebijakan yang mengatur cara pusat data terhubung ke sistem kelistrikan di seluruh dunia. Hampir 40% kebijakan tersebut diperkenalkan atau diterapkan dalam setahun terakhir.

Moratorium, label, dan upaya mencari jalan tengah

Di AS, penangguhan pembangunan semakin populer sebagai langkah respons. Brookings menemukan bahwa setidaknya 15 negara bagian telah mempertimbangkan moratorium, sementara lebih dari 100 pemerintah daerah telah memberlakukannya. New York menangguhkan izin lingkungan hingga satu tahun untuk fasilitas yang menggunakan setidaknya 50 megawatt. Namun, usulan penangguhan di Maine diveto.

Pemerintah lain berfokus pada pengawasan. Penyelidikan di New South Wales, Australia, menemukan kekurangan dalam perencanaan, pengelolaan air, dan pengawasan jaringan listrik, tetapi menolak moratorium menyeluruh.

Uni Eropa mengusulkan label efisiensi A hingga G untuk pusat data berdaya di atas 500 kilowatt, dengan label pertama diperkirakan terbit pada 2027. Namun, hanya 36% pusat data di Uni Eropa yang melaporkan informasi yang diwajibkan. Kesenjangan pelaporan ini penting karena konsumsi listrik pusat data di kawasan tersebut dapat mencapai 114 terawatt-jam pada 2030. Berbagai pendekatan ini membuat pemerintah menghadapi tantangan yang sama: bagaimana meningkatkan kapasitas komputasi tanpa membebankan biayanya kepada masyarakat setempat. Pengembang mungkin akan semakin dituntut untuk menjelaskan siapa yang akan membayar peningkatan jaringan listrik dan bagaimana warga akan dilibatkan sebelum pembangunan dimulai.

Para pakar kripto paling cerdas sudah membaca buletin kami. Mau ikut bergabung? Bergabunglah dengan mereka.