TERKINI: Korea Selatan Ingin Menunda Pajak Kripto LAGI — Jan 2027 ke 2029?
Pada 4 Nov 2026, pemimpin Partai Demokrat Korea (DPK) yang berkuasa, Kim Min-seok, secara resmi mengusulkan penundaan pajak kripto dalam rapat Dewan Tertinggi di Majelis Nasional.
Hukum saat ini: pajak 22% (20% + 2% pajak daerah) atas keuntungan kripto tahunan di atas 2,5 juta won (∼$1,868) dari pengalihan/peminjaman. Dijadwalkan berlaku 1 Jan 2027. Usulan: menunda 2 tahun hingga 1 Jan 2029.
Ini akan menjadi penundaan ke-4 sejak pertama kali disahkan pada 2020 — ditunda pada 2022, 2023, 2025, dan kini sekali lagi.
Mengapa sekarang? Menurut sumber internal: DPK menyatakan Undang-Undang Dasar Aset Digital harus didahulukan. Aset tidak bisa dikenai pajak jika belum didefinisikan secara hukum.
Konsultasi telah dilakukan melalui Komite Strategi dan Keuangan, pembicaraan pemerintah-partai, dan pertemuan dengan VASP pekan lalu. Selain itu, sistem TI belum siap — NTS membutuhkan informasi transaksi luar negeri, berbagi data CARF, dan panduan bagi wajib pajak.
Kantor kepresidenan dilaporkan mendorong jadwal 2029 yang sama agar selaras dengan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD dan penerapan CARF AS. Langkah cerdas — Korea tidak ingin memberlakukan pajak sebelum AS berbagi data.
Bagi trader Korea, ini melegakan. Volume Korea mencapai ₩55,2T (∼40B) pada 2026**, dengan ∼1,7 juta+ investor. Jika pajak diberlakukan, investor ritel akan kabur. Penundaan = sentimen bullish untuk pasangan $BTC, $ETH, $SOL KRW di Upbit/Bithumb.
Diperkirakan pemungutan suara Majelis Nasional akan berlangsung pada Q1 2027 — peluang pengesahannya tinggi.
#southkorearulingpartyleaderseekscryptotaxdelay #SouthKoreaCrypto #CryptoTax #KimMinSeok #Upbit#southkorearulingpartyleaderseekscryptotaxdelay
Pada 4 Nov 2026, pemimpin Partai Demokrat Korea (DPK) yang berkuasa, Kim Min-seok, secara resmi mengusulkan penundaan pajak kripto dalam rapat Dewan Tertinggi di Majelis Nasional.
Hukum saat ini: pajak 22% (20% + 2% pajak daerah) atas keuntungan kripto tahunan di atas 2,5 juta won (∼$1,868) dari pengalihan/peminjaman. Dijadwalkan berlaku 1 Jan 2027. Usulan: menunda 2 tahun hingga 1 Jan 2029.
Ini akan menjadi penundaan ke-4 sejak pertama kali disahkan pada 2020 — ditunda pada 2022, 2023, 2025, dan kini sekali lagi.
Mengapa sekarang? Menurut sumber internal: DPK menyatakan Undang-Undang Dasar Aset Digital harus didahulukan. Aset tidak bisa dikenai pajak jika belum didefinisikan secara hukum.
Konsultasi telah dilakukan melalui Komite Strategi dan Keuangan, pembicaraan pemerintah-partai, dan pertemuan dengan VASP pekan lalu. Selain itu, sistem TI belum siap — NTS membutuhkan informasi transaksi luar negeri, berbagi data CARF, dan panduan bagi wajib pajak.
Kantor kepresidenan dilaporkan mendorong jadwal 2029 yang sama agar selaras dengan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD dan penerapan CARF AS. Langkah cerdas — Korea tidak ingin memberlakukan pajak sebelum AS berbagi data.
Bagi trader Korea, ini melegakan. Volume Korea mencapai ₩55,2T (∼40B) pada 2026**, dengan ∼1,7 juta+ investor. Jika pajak diberlakukan, investor ritel akan kabur. Penundaan = sentimen bullish untuk pasangan $BTC, $ETH, $SOL KRW di Upbit/Bithumb.
Diperkirakan pemungutan suara Majelis Nasional akan berlangsung pada Q1 2027 — peluang pengesahannya tinggi.
#southkorearulingpartyleaderseekscryptotaxdelay #SouthKoreaCrypto #CryptoTax #KimMinSeok #Upbit#southkorearulingpartyleaderseekscryptotaxdelay
