Cardano Foundation mendesak Uni Eropa agar tidak membuat peraturan terpisah untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan staking. Menurutnya, hukum keuangan yang ada seharusnya diterapkan berdasarkan fungsi dan risiko aktivitas, bukan teknologi yang digunakan. Menurut Cointelegraph, yayasan tersebut menguraikan posisinya dalam unggahan blog pada Rabu yang menjelaskan dokumen setebal 19 halaman yang diserahkan kepada Komisi Eropa tertanggal 30 September. Yayasan itu meminta regulator membedakan orang-orang yang berpartisipasi langsung dalam jaringan terdesentralisasi dari perantara yang menawarkan layanan keuangan, terutama pihak yang mengelola atau mengendalikan aset pengguna. Yayasan tersebut menyatakan bahwa pengguna Cardano dapat mendelegasikan ADA untuk membantu mengamankan jaringan tanpa kehilangan kendali atas asetnya atau mengunci token mereka, dan berpendapat bahwa hal ini berbeda dari layanan staking yang disediakan oleh perantara. Dokumen itu juga meminta batas yang lebih jelas antara Peraturan Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA) dan hukum keuangan yang ada, dengan menyatakan bahwa persyaratan yang tumpang tindih serta perbedaan penafsiran antarnegara anggota dapat menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis kripto. Pernyataan ini muncul saat regulator Uni Eropa mempertimbangkan pengawasan yang lebih luas terhadap layanan kripto. Pada September, Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa merekomendasikan perlindungan tambahan untuk staking, pinjam-meminjam, serta kategori layanan teregulasi baru bagi perusahaan yang menyediakan akses ke protokol DeFi. Yayasan tersebut juga bergabung dengan lima organisasi blockchain lainnya dalam surat tertanggal 20 Oktober yang meminta Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk secara resmi mengakui komoditas digital sebagai aset non-sekuritas dalam kerangka kerja kripto yang diusulkannya.