🚨 RUU CLARITY gagal hanya karena kurang 11 suara, Washington mulai mencari kambing hitam—tapi bahaya yang sesungguhnya ada pada hasil yield/imbal hasil stablecoin
Grup: 点击进入玖玖的粉丝群
Pada 15 September, di Senat suara 49 banding 50—kurang 11 suara untuk mencapai ambang 60 suara, sehingga H.R.3633 macet begitu saja. Setelah RUU itu dipatahkan, bukannya evaluasi pasal yang pertama dilakukan, melainkan ada pihak yang mulai mencari-cari siapa yang harus disalahkan. CEO salah satu bursa besar langsung membalas media, mengatakan ia dulu menolak versi lama. Jujur saja, siapa sih yang tidak bisa menyalahkan orang lain—yang lebih saya pedulikan adalah jalur yang belum sempat disepakati itu📊
Pertama, lapisan paling inti dari kontroversi adalah imbal hasil stablecoin. Salah satu bursa besar berharap platform pihak ketiga bisa memberi bunga pada saldo stablecoin yang menganggur milik pengguna. Pihak bank bilang, itu sama saja dengan layanan perbankan yang diatur🏦 Satu pihak ingin keuntungan, pihak lain ingin melindungi bisnis simpan pinjam—perbedaan inilah yang menjadi salah satu akar RUU tersebut mandek.
Lalu lapisan kedua, karena jalur legislasi tersendat, langkah beralih ke lembaga pengawas. SEC memberikan pengecualian untuk periode 5 tahun—mengizinkan tempat perdagangan di AS melakukan transaksi tokenisasi saham di blockchain, dengan syarat pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada perusahaan publik sebelum mulai dijalankan; sementara di sisi CFTC, pekan lalu juga menyetujui Kalshi untuk kontrak berjangka/berkelanjutan logam mulia. Kalau jalan utama tidak bisa, ya ambil jalan memutar⚖️
Lapisan ketiga, pernyataan di kalangan industri belum seragam. Alderoty, chief legal officer Ripple, pada 17 September menulis bahwa minggu ini politik lebih kuat daripada kebijakan—mengajak semua pihak bersuara satu. Bahkan sesama internal saling menyalahkan, wajar saja kalau selisih 11 suara itu tidak lolos.
Tentu ada juga yang mengatakan, membuat aturan lewat jalur birokrasi tidak stabil—pemerintahan berganti bisa saja semuanya dibalik. Pernyataan itu benar, memang ada risikonya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, jalur lembaga setidaknya bisa membuat sesuatu lebih cepat terealisasi, sedangkan jalur legislasi masih berputar di tempat—itulah perbedaannya.
Jadi yang benar-benar layak diawasi bukan siapa menang atau kalah dalam perang mulut ini, melainkan di mana akhirnya garis batas untuk imbal hasil stablecoin akan digambar💡 Ada yang bilang aturan yang tidak pasti itu negatif (liar), ada yang bilang jalur regulasi yang memutar juga sedang melangkah ke depan—kamu berdiri di pihak yang mana?
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung + gabung grup obrolan YUANJI untuk mendapatkan strategi harian🚀
#CLARITY法案 #稳定币 #BTC
Grup: 点击进入玖玖的粉丝群
Pada 15 September, di Senat suara 49 banding 50—kurang 11 suara untuk mencapai ambang 60 suara, sehingga H.R.3633 macet begitu saja. Setelah RUU itu dipatahkan, bukannya evaluasi pasal yang pertama dilakukan, melainkan ada pihak yang mulai mencari-cari siapa yang harus disalahkan. CEO salah satu bursa besar langsung membalas media, mengatakan ia dulu menolak versi lama. Jujur saja, siapa sih yang tidak bisa menyalahkan orang lain—yang lebih saya pedulikan adalah jalur yang belum sempat disepakati itu📊
Pertama, lapisan paling inti dari kontroversi adalah imbal hasil stablecoin. Salah satu bursa besar berharap platform pihak ketiga bisa memberi bunga pada saldo stablecoin yang menganggur milik pengguna. Pihak bank bilang, itu sama saja dengan layanan perbankan yang diatur🏦 Satu pihak ingin keuntungan, pihak lain ingin melindungi bisnis simpan pinjam—perbedaan inilah yang menjadi salah satu akar RUU tersebut mandek.
Lalu lapisan kedua, karena jalur legislasi tersendat, langkah beralih ke lembaga pengawas. SEC memberikan pengecualian untuk periode 5 tahun—mengizinkan tempat perdagangan di AS melakukan transaksi tokenisasi saham di blockchain, dengan syarat pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada perusahaan publik sebelum mulai dijalankan; sementara di sisi CFTC, pekan lalu juga menyetujui Kalshi untuk kontrak berjangka/berkelanjutan logam mulia. Kalau jalan utama tidak bisa, ya ambil jalan memutar⚖️
Lapisan ketiga, pernyataan di kalangan industri belum seragam. Alderoty, chief legal officer Ripple, pada 17 September menulis bahwa minggu ini politik lebih kuat daripada kebijakan—mengajak semua pihak bersuara satu. Bahkan sesama internal saling menyalahkan, wajar saja kalau selisih 11 suara itu tidak lolos.
Tentu ada juga yang mengatakan, membuat aturan lewat jalur birokrasi tidak stabil—pemerintahan berganti bisa saja semuanya dibalik. Pernyataan itu benar, memang ada risikonya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, jalur lembaga setidaknya bisa membuat sesuatu lebih cepat terealisasi, sedangkan jalur legislasi masih berputar di tempat—itulah perbedaannya.
Jadi yang benar-benar layak diawasi bukan siapa menang atau kalah dalam perang mulut ini, melainkan di mana akhirnya garis batas untuk imbal hasil stablecoin akan digambar💡 Ada yang bilang aturan yang tidak pasti itu negatif (liar), ada yang bilang jalur regulasi yang memutar juga sedang melangkah ke depan—kamu berdiri di pihak yang mana?
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung + gabung grup obrolan YUANJI untuk mendapatkan strategi harian🚀
#CLARITY法案 #稳定币 #BTC
