【RUU CLARITY di Senat AS: ambang batas pemungutan suara tinggi, peluang lolos di bawah 30% memicu sikap pasar yang menahan diri】
RUU CLARITY menghadapi hambatan legislasi yang berat di Senat. Saat ini, Partai Republik di Senat hanya memiliki 53 kursi, sehingga tidak dapat memenuhi ambang 60 suara yang diperlukan untuk mengakhiri debat, membuat kemungkinan besar rancangan undang-undang tersebut tidak dapat menyelesaikan proses kunci dalam waktu dekat. Di sisi lain, Partai Demokrat bersikeras untuk mempertahankan larangan terhadap mata uang kripto bagi pejabat yang sedang menjabat, sementara perebutan antara bank dan hak atas pendapatan stablecoin belum terselesaikan, sehingga isi rancangan undang-undang masih penuh ketidakpastian.
Meski peluang lolos dalam waktu singkat tergolong rendah, respons pasar relatif stabil. Sebelumnya, peluang rancangan undang-undang ini anjlok dari 73% menjadi 14%, namun pasar tidak menunjukkan gejolak yang tajam, yang mengindikasikan bahwa risiko tersebut telah diperhitungkan lebih awal. Jika rancangan undang-undang ini tidak lolos, bukan berarti langsung berakhir, melainkan masuk ke fase stagnasi. DPR telah meloloskan rancangan undang-undang tersebut pada tahun 2025 dengan 294 suara berbanding 134 suara, dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sedang menyusun aturan rinci berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Kendati jalur legislasi tersendat, pembangunan kerangka regulasi tetap berlanjut, dan rancangan undang-undang tersebut mungkin akan dihidupkan kembali pada tahun 2027.
Bagi pasar kripto, kebuntuan legislasi saat ini memang menunda adanya jendela kepatuhan yang lebih tegas, tetapi tidak mengubah arah penegakan yang ditempuh otoritas pengawas. Investor tidak perlu panik akibat kegagalan satu proses legislasi, namun perlu memantau perkembangan terbaru di tingkat aturan spesifik dari SEC dan CFTC, karena hal tersebut kemungkinan akan berdampak marjinal yang lebih langsung pada penetapan harga aset dibandingkan berhasil atau tidaknya rancangan undang-undang itu sendiri.
RUU CLARITY menghadapi hambatan legislasi yang berat di Senat. Saat ini, Partai Republik di Senat hanya memiliki 53 kursi, sehingga tidak dapat memenuhi ambang 60 suara yang diperlukan untuk mengakhiri debat, membuat kemungkinan besar rancangan undang-undang tersebut tidak dapat menyelesaikan proses kunci dalam waktu dekat. Di sisi lain, Partai Demokrat bersikeras untuk mempertahankan larangan terhadap mata uang kripto bagi pejabat yang sedang menjabat, sementara perebutan antara bank dan hak atas pendapatan stablecoin belum terselesaikan, sehingga isi rancangan undang-undang masih penuh ketidakpastian.
Meski peluang lolos dalam waktu singkat tergolong rendah, respons pasar relatif stabil. Sebelumnya, peluang rancangan undang-undang ini anjlok dari 73% menjadi 14%, namun pasar tidak menunjukkan gejolak yang tajam, yang mengindikasikan bahwa risiko tersebut telah diperhitungkan lebih awal. Jika rancangan undang-undang ini tidak lolos, bukan berarti langsung berakhir, melainkan masuk ke fase stagnasi. DPR telah meloloskan rancangan undang-undang tersebut pada tahun 2025 dengan 294 suara berbanding 134 suara, dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sedang menyusun aturan rinci berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Kendati jalur legislasi tersendat, pembangunan kerangka regulasi tetap berlanjut, dan rancangan undang-undang tersebut mungkin akan dihidupkan kembali pada tahun 2027.
Bagi pasar kripto, kebuntuan legislasi saat ini memang menunda adanya jendela kepatuhan yang lebih tegas, tetapi tidak mengubah arah penegakan yang ditempuh otoritas pengawas. Investor tidak perlu panik akibat kegagalan satu proses legislasi, namun perlu memantau perkembangan terbaru di tingkat aturan spesifik dari SEC dan CFTC, karena hal tersebut kemungkinan akan berdampak marjinal yang lebih langsung pada penetapan harga aset dibandingkan berhasil atau tidaknya rancangan undang-undang itu sendiri.