Rancangan Undang-Undang CLARITY (undang-undang kejernihan) tidak dapat disahkan (gagal dalam pemungutan suara prosedural) karena alasan inti

Singkatnya: macet di ambang 60 suara di Senat; kontroversi ketentuan moral-etik, perbedaan pandangan soal perlindungan konsumen, serta perpecahan di internal industri yang saling memperkuat, ditambah kurangnya waktu di jendela sidang Kongres—sehingga tidak bisa mengumpulkan cukup suara bipartisan. Kali ini adalah penghentian perdebatan melalui prosedur pemungutan suara cloture yang gagal, bukan pemungutan suara atas substansi rancangan undang-undang itu sendiri. Kegagalan berarti rancangan undang-undang tersebut gugur untuk sesi Kongres ini.

1. Aturan Senat: ambang batas yang memang tinggi (penyebab paling mendasar)

Agar Senat bisa mengesahkan rancangan undang-undang untuk masuk ke perdebatan resmi, diperlukan 60 suara untuk menghentikan perdebatan panjang (cloture).

- Dari total 53 kursi Partai Republik, masih ada 2 anggota Partai Republik yang sejak awal menentang rancangan undang-undang kripto (Hawley, Paul); dukungan suara Partai Republik yang stabil kira-kira hanya tinggal 51.

- Artinya, setidaknya diperlukan 7 anggota Partai Demokrat untuk menyilang partai dan memberikan suara setuju.

- Pada tahap komite hanya ada 2 anggota Partai Demokrat yang memberi suara dukungan, dan mereka juga secara tegas mempertahankan posisinya; mereka berjanji tidak akan secara langsung memberikan dukungan dalam pemungutan suara di seluruh majelis, sehingga kekurangan suara pada dasarnya tidak bisa ditutup.

2、Pemicu terbesar: pertarungan skema “ketentuan moral” terkait keuntungan kripto para politisi (konflik politik yang paling inti)

Partai Demokrat menuntut keras: rancangan undang-undang harus membatasi secara kuat penerbitan dan dukungan token kripto oleh Presiden, anggota Kongres, serta keluarga mereka, guna mencegah pejabat memanfaatkan kebijakan untuk meraih keuntungan pribadi.

- Draf awal rancangan undang-undang memang menulis larangan bagi pejabat publik untuk menerbitkan token, tetapi kubu Partai Demokrat menilai ketentuannya terlalu lemah: hanya membatasi individu, sehingga sulit mengendalikan pasangan dan anak-anak; kewenangan penegakan hukum diserahkan hanya kepada Departemen Kehakiman, masa berlakunya sampai 2029 (secara otomatis gugur setelah berakhirnya masa jabatan Trump), sehingga terdapat celah yang sangat besar.

- Partai Republik dan Gedung Putih tidak ingin menerima ketentuan yang terlalu ketat, khawatir cakupan ketentuan melebar secara berlebihan;

Kedua belah pihak buntu soal isu ini selama berbulan-bulan, tidak dapat mencapai kompromi, sehingga langsung membuat banyak anggota Partai Demokrat yang masih ragu menjadi mundur.

3, Tiga titik perbedaan utama dalam substansi rancangan undang-undang

① Celah perlindungan konsumen dan anti pencucian uang (alasan penolakan inti Partai Demokrat seperti Warren, dll.)

Dipimpin oleh Elizabeth Warren, kubu Partai Demokrat menganggap rancangan undang-undang ini memberi terlalu banyak pengecualian kepada industri kripto:

Melemahkan kewenangan penegakan SEC, mengurangi batasan anti pencucian uang serta penanggulangan pendanaan terorisme; setelah investor tertipu, hak untuk menuntut ganti rugi secara perorangan dipangkas, tingkat kesulitan bagi pengguna biasa untuk memperjuangkan hak meningkat, sehingga mudah terjadi manipulasi pasar dalam jumlah besar dan penipuan—rancangan undang-undang ini tidak menyiapkan perlindungan investor dengan baik.

② Kontroversi ketentuan safe harbor bagi pengembang DeFi

Rancangan undang-undang memberi “safe harbor” hukum kepada pengembang protokol terdesentralisasi, sehingga mereka tidak dinilai sebagai bursa (exchange).

Partai Demokrat menilai ketentuan ini akan menjadi jalur bagi dana hasil tindak pidana; sejumlah anggota parlemen dari kubu regulator menganggap definisi terdesentralisasi masih kabur, sehingga mudah dijadikan kedok oleh bursa sentral untuk mengakali regulasi agar tampak seperti DeFi.

③ Ketentuan keuntungan bunga stablecoin, menyebabkan perpecahan di dalam industri kripto

Ketentuan awal rancangan undang-undang melarang saldo stablecoin menghasilkan keuntungan dari bunga, sehingga langsung menghantam bisnis bunga stablecoin milik Coinbase, dll.; setiap tahun berdampak pada pendapatan puluhan miliar dolar.

Akibatnya, Coinbase secara terbuka melakukan lobi untuk menentang ketentuan tersebut, dan di dalam industri terjadi perpecahan. Di satu sisi bursa menolak, di sisi lain bank-bank tradisional mendukung pelarangan bunga stablecoin, dengan alasan itu tidak adil untuk persaingan. Industri tidak bisa menyatukan posisi, sehingga melemahkan kekuatan lobi kepada Kongres.

4、Jendela waktu di Kongres sudah habis

Menjelang pemilihan paruh waktu (midterm), agenda Senat sangat padat. Awalnya ditargetkan selesai merampungkan negosiasi sebelum masa reses bulan Agustus, namun masing-masing pihak tidak bisa mencapai kompromi; hingga pemungutan suara pada bulan September, waktu untuk pembahasan amandemen lanjutan terhadap rancangan undang-undang serta perundingan antar-kamar sudah sangat tidak mencukupi. Perhatian para anggota legislatif sepenuhnya beralih ke pemilu, sehingga prioritas untuk rancangan undang-undang keuangan yang rumit turun drastis.

Ringkasan dampak

1. Rancangan Undang-Undang CLARITY pada sidang kali ini benar-benar menemui jalan buntu; pasar kripto spot AS tidak akan muncul regulasi terpadu di tingkat federal. Pengawasan tetap berlangsung dengan pendekatan “regulasi berbasis penegakan hukum” (enforcement), di mana SEC dan CFTC mengatur proyek kripto melalui gugatan serta peraturan administratif.

2. Tidak memengaruhi rancangan undang-undang stablecoin GENIUS yang telah berlaku sebelumnya; kerangka regulasi untuk stablecoin tidak terpengaruh.

3. Agar bisa mendorong rancangan undang-undang sejenis pada putaran berikutnya, harus menunggu Kongres periode baru; perlu menyusun dari awal serta kembali melalui seluruh proses dengar pendapat dan pemungutan suara, yang memakan waktu sangat lama.