Sony mengatakan kepada hakim federal bahwa Anda tidak “memiliki” game di PlayStation Store — dan justru itulah yang ingin dipertahankan Sony Dalam berkas di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, Sony berargumen bahwa tidak ada pelanggan PlayStation yang masuk akal yang percaya mereka “memiliki” game digital yang mereka beli — sebuah pembelaan utama dalam gugatan class action yang diusulkan terkait cara game dijual di PlayStation Store. Dokumen tersebut, pertama kali dilaporkan oleh Game File dan bertanggal 21 Agustus, merupakan respons substantif pertama Sony atas gugatan yang diajukan pada Juni oleh empat pelanggan PlayStation dari California. Isi gugatan - Para penggugat menyatakan bahwa halaman checkout PlayStation — dengan tombol “Buy Now” dan “Confirm Purchase” — membuat konsumen secara wajar percaya bahwa mereka membeli kepemilikan atas sebuah game. - Pengaduan tersebut mengacu pada undang-undang California baru, AB 2426 (berlaku efektif Januari 2025), yang mengubah aturan periklanan palsu di negara bagian itu. Pasal 17500.6 melarang penjual menggunakan kata-kata seperti “buy” atau “purchase”, atau istilah apa pun yang akan diartikan oleh orang yang masuk akal sebagai pemberian kepemilikan penuh, kecuali checkout tersebut dengan jelas dan mencolok menyatakan bahwa transaksi adalah sebuah lisensi. Pembelaan Sony - Sony mengatakan bahwa checkout-nya sudah memenuhi persyaratan hukum: tautan keranjang menuju PlayStation Terms of Service (TOS) dan Perjanjian Lisensi Produk Perangkat Lunak. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa perangkat lunak dilisensikan, bukan dijual, dan secara tegas mencatat bahwa pelanggan “tidak memiliki produk tersebut.” - Perusahaan itu pun melangkah lebih jauh: Sony berpendapat bahwa kepemilikan atas game digital tidak masuk akal sebagai ekspektasi konsumen. Dengan mengutip dua contoh pembelian — pembelian Jason Mendoza pada 14 Februari atas Resident Evil Requiem dan pembelian Edward Heycock pada 25 Februari atas judul yang sama seharga $69,99 — pengacara Sony mengatakan bahwa, secara praktis, dua orang yang membeli lisensi yang sama menunjukkan bahwa pembelian tersebut memberikan lisensi yang dapat dicabut, bukan kepemilikan eksklusif (“Kalau Mendoza memilikinya… Heycock tidak bisa membelinya”), sehingga melemahkan klaim para penggugat bahwa konsumen yang masuk akal percaya mereka memperoleh kepemilikan. Arbitrase dan pengabaian gugatan class action - Langkah utama Sony adalah meminta hakim mengirim perkara itu ke arbitrase privat berdasarkan PlayStation TOS, yang memuat klausul arbitrase dan pengabaian gugatan class action yang tegas. Jika diberlakukan, para penggugat harus mengejar klaim secara individual dalam arbitrase — menghindari juri dan kemungkinan putusan lintas kelompok. Sony hanya menyimpan pembelaan yang berpusat pada kepemilikan jika pengadilan menolak arbitrase. Mengapa pengamat crypto perlu peduli - Kasus ini menyoroti perpecahan hukum yang makin besar antara “memiliki” barang digital dan memegang hak berlisensi untuk menggunakannya — perbedaan yang penting untuk segalanya mulai dari pembelian dalam game hingga NFT. Bagi konsumen dan pengembang di ranah crypto dan web3, temuan pengadilan di sini dapat memengaruhi ekspektasi hukum terkait kepemilikan aset digital, pasar sekunder, dan kemampuan untuk ditransfer. - Strategi lebih luas Sony sejalan dengan perdebatan itu: perusahaan mengumumkan bahwa pihaknya akan berhenti memproduksi cakram fisik untuk game PlayStation baru setelah Januari 2028, mendorong distribusi ke PlayStation Store dan pengecer digital lainnya. Secara terpisah, laporan menyebutkan bahwa Sony Group tengah mengeksplorasi stablecoin berbasis dolar untuk memfasilitasi pembelian di ekosistem digitalnya — langkah yang akan makin mengaburkan batas antara lisensi yang dikendalikan platform dan nilai yang tokenisasi. Langkah berikutnya - Hakim belum memutuskan permintaan arbitrase dari Sony. Hasilnya akan menentukan apakah perkara itu berlanjut dalam arbitrase privat (dan secara individual) atau maju di pengadilan tempat klaim lintas kelompok dapat diselesaikan. Intinya: Gugatan ini lebih dari sekadar sengketa konsumen soal penulisan tombol. Ini adalah ujian tentang bagaimana pengadilan akan memperlakukan pembelian digital — sebuah keputusan yang berdampak luas bagi penerbit game, ekonomi platform, dan argumen yang khas di kalangan crypto bahwa token dapat mewakili kepemilikan digital yang sesungguhnya. Baca berita AI lainnya di: undefined/news