Monako akan memperketat aturan kripto dengan dorongan model perizinan bergaya MiCA Monako telah mengambil langkah besar untuk memperketat rezim kriptonya, dengan mengajukan RUU No. 1131 ke Dewan Nasional pada 6 Agustus. Usulan ini akan menggantikan elemen-elemen kunci dari undang-undang kripto Monako tahun 2022 dan memperkenalkan model perizinan yang lebih ketat — berbasis otorisasi terlebih dahulu — bagi penyedia layanan aset kripto, sehingga kerangka Monako semakin mendekati Regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa serta standar FATF. Mengapa perubahan ini sekarang Reformasi ini hadir di tengah tekanan internasional yang berkelanjutan terhadap pengendalian pencucian uang dan pendanaan terorisme Monako. Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) menempatkan Monako dalam daftarnya sebagai yurisdiksi dengan pengawasan yang ditingkatkan pada Juni 2024, dan Komisi Eropa mengklasifikasikan Monako sebagai negara ketiga berisiko tinggi pada Juni 2025 (berlaku efektif 5 Agustus 2025). Penetapan tersebut meningkatkan pemeriksaan kepatuhan bagi pihak lawan di kawasan blok dan menambah hambatan operasional bagi perusahaan yang berurusan dengan entitas Monako. Apa yang akan dilakukan RUU No. 1131 - Memusatkan otorisasi: Penyedia layanan aset kripto perlu persetujuan sebelumnya dari regulator keuangan Monako, Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), sebelum menawarkan layanan yang teregulasi. - Menetapkan aktivitas dan standar: RUU ini menyusun daftar yang lebih jelas mengenai layanan kripto yang diatur, serta memasukkan tata kelola perusahaan, perlindungan kehati-hatian, dan kewajiban perilaku profesional ke dalam kerangka hukum. - Memperluas proses peninjauan: Pengajuan lisensi juga akan ditinjau oleh Autorité Monégasque de Sécurité Financière (untuk isu keamanan finansial) dan Agence Monégasque de Sécurité Numérique (untuk keamanan siber). - Memperkuat pengawasan dan penegakan: Selain perizinan, CCAF akan memperoleh wewenang pengawasan dan penegakan yang diperluas untuk memantau penyedia secara berkelanjutan. - Menyerahkan detail implementasi untuk menyusul: Jika disahkan, RUU ini akan menetapkan struktur hukum, sementara persyaratan teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan turunan yang diterbitkan setelahnya. Bagaimana perbedaannya dari undang-undang 2022 Undang-Undang No. 1.528 (Juli 2022) telah mengatur aktivitas aset digital dengan memisahkan pengawasan berdasarkan jenis layanan: penerbitan dan beberapa aktivitas operasional memerlukan persetujuan Menteri Negara, sedangkan layanan investasi berada di bawah CCAF. Undang-undang tersebut juga mensyaratkan keberadaan lokal untuk otorisasi dan membatasi perusahaan asing dari menghubungi penduduk melalui pemasaran yang tidak diminta. RUU No. 1131 akan mengonsolidasikan otorisasi di sekitar CCAF dan menyeragamkan aturan tata kelola, keuangan, serta kepatuhan perilaku di antara semua penyedia. Model terinspirasi MiCA Meski Monako bukan anggota Uni Eropa, pendekatan otorisasi terlebih dahulu yang diusulkan selaras dengan model MiCA, di mana penyedia layanan aset kripto harus mendapatkan otorisasi dan memenuhi persyaratan tata kelola, perlindungan klien, serta kehati-hatian sebelum beroperasi. Momentum ini patut dicermati: masa transisi MiCA berakhir pada 1 Juli 2026, memaksa perusahaan kripto di seluruh Eropa untuk mencari otorisasi formal. Data industri menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara jumlah perusahaan yang terdaftar sebelum MiCA (lebih dari 3.000) dan yang sudah mendapatkan otorisasi (194 per Mei 2026), dengan estimasi sekitar 75% penyedia sebelum MiCA dapat kehilangan status pendaftaran sebelumnya. Efek lanjutan regulasi di Eropa Peluncuran MiCA telah mengubah perilaku industri: register ESMA mencapai 300 perusahaan yang diotorisasi pada 3 Juli, setelah gelombang persetujuan menjelang tenggat yang mencakup nama seperti Standard Chartered dan FalconX. Pengawas kini bergerak melampaui penerbitan lisensi menuju pengawasan aktif — ESMA meluncurkan peninjauan terarah pada Juli terhadap kustodian yang diotorisasi MiCA, mencakup kontrol kustodi, manajemen kunci, respons insiden, dan risiko pihak ketiga. Langkah selanjutnya bagi Monako Jika Dewan Nasional menyetujui RUU No. 1131, Monako akan menerbitkan peraturan turunan yang merinci kriteria lisensi, standar teknis, dan kewajiban operasional. Pemerintah memposisikan reformasi ini sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat kepatuhan, mengurangi paparan terhadap pencucian uang, serta menyelaraskan dengan standar internasional — sekaligus memberi CCAF alat untuk mengawasi penyedia baik pada tahap otorisasi maupun dalam operasi yang berjalan. Kesimpulan Intinya, rancangan undang-undang Monako menandakan pergeseran yang jelas menuju model yang selaras MiCA, dengan penekanan kuat pada otorisasi dan pengawasan yang lebih ketat — sebagai respons pragmatis terhadap tekanan internasional, dan langkah yang kemungkinan akan meningkatkan ekspektasi kepatuhan bagi perusahaan kripto yang beroperasi di atau bekerja sama dengan Monako. Baca berita buatan AI lainnya di: undefined/news