#southkoreatopcourtproposescryptofreeze
Korea Selatan menempatkan bursa kripto dalam tenggat waktu tujuh hari di bawah aturan penyitaan baru.
Korea Selatan mendekati batas waktu 11 Agustus untuk komentar publik terkait aturan penyitaan kripto yang diusulkan, yang dapat memberi bursa waktu hanya tujuh hari untuk mengungkap kepemilikan nasabah setelah menerima perintah pengadilan.
Rancangan amandemen Mahkamah Agung terhadap Peraturan Eksekusi Perdata akan menciptakan proses standar bagi kreditur untuk membekukan, mengidentifikasi, dan melikuidasi aset virtual yang dimiliki debitur.
Jika disahkan sesuai jadwal saat ini, aturan tersebut diperkirakan mulai berlaku pada 1 Oktober.
Dengan demikian, bursa dan penyedia layanan aset virtual lainnya akan memiliki sekitar tujuh minggu setelah masa konsultasi berakhir untuk bersiap mengambil peran yang lebih formal dalam penegakan utang perdata.
Untuk kripto yang dipegang melalui kustodian, pengadilan dapat menyita hak debitur untuk menerima aset, bukan langsung menyita koinnya sejak awal. Setelah diberitahukan, penyedia tersebut akan dilarang mentransfer aset terkait kepada debitur, yang juga kehilangan kemampuan untuk mengalihkan klaim tersebut.
Korea Selatan menempatkan bursa kripto dalam tenggat waktu tujuh hari di bawah aturan penyitaan baru.
Korea Selatan mendekati batas waktu 11 Agustus untuk komentar publik terkait aturan penyitaan kripto yang diusulkan, yang dapat memberi bursa waktu hanya tujuh hari untuk mengungkap kepemilikan nasabah setelah menerima perintah pengadilan.
Rancangan amandemen Mahkamah Agung terhadap Peraturan Eksekusi Perdata akan menciptakan proses standar bagi kreditur untuk membekukan, mengidentifikasi, dan melikuidasi aset virtual yang dimiliki debitur.
Jika disahkan sesuai jadwal saat ini, aturan tersebut diperkirakan mulai berlaku pada 1 Oktober.
Dengan demikian, bursa dan penyedia layanan aset virtual lainnya akan memiliki sekitar tujuh minggu setelah masa konsultasi berakhir untuk bersiap mengambil peran yang lebih formal dalam penegakan utang perdata.
Untuk kripto yang dipegang melalui kustodian, pengadilan dapat menyita hak debitur untuk menerima aset, bukan langsung menyita koinnya sejak awal. Setelah diberitahukan, penyedia tersebut akan dilarang mentransfer aset terkait kepada debitur, yang juga kehilangan kemampuan untuk mengalihkan klaim tersebut.