Ahmed Ali Nizamani

#SouthKoreaLawmakerToDelayCryptoTaxTo2030 Ya — seorang anggota parlemen Korea Selatan dilaporkan mengusulkan penundaan pajak kripto negara tersebut hingga 1 Januari 2030, namun saat ini itu masih sekadar usulan, bukan hukum yang berlaku. Pelaporan terbaru mengatakan Rep. Jeong Seong-guk dari Partai People Power berencana mengajukan amandemen untuk mendorong tanggal mulai mundur tiga tahun, dari 1 Januari 2027 menjadi 1 Januari 2030. (en.bloomingbit.io) Konteks tanggal itu penting. Per 10 Agustus 2026, hukum Korea Selatan yang berlaku saat ini masih mengarah pada mulai 1 Januari 2027 untuk mengenakan pajak atas keuntungan kripto tahunan di atas 2,5 juta won, dengan tarif gabungan 22%. Ringkasan Yonhap pada 3 Agustus tentang revisi pajak 2026 dan pemberitaan CoinDesk pada akhir Juli sama-sama menunjukkan bahwa pemerintah belum memindahkan tanggal tersebut ke 2030. (en.yna.co.kr) Jadi kesimpulan yang jelas adalah: Tag kamu secara arah sudah akurat sebagai perkembangan politik. Namun itu harus dibaca sebagai “anggota parlemen mengusulkan penundaan hingga 2030,” bukan “Korea Selatan telah menunda pajak kripto hingga 2030.” (en.bloomingbit.io) Mengapa pasar mungkin peduli: Penundaan bisa dipandang sebagai dukungan jangka pendek bagi sentimen investor ritel di Korea Selatan karena akan menunda beban pajak baru atas keuntungan dari kripto. Ini adalah inferensi, bukan hasil pasar yang pasti. (en.bloomingbit.io) Pada saat yang sama, gambaran kebijakan yang lebih luas masih terus berkembang, sementara para pembuat kebijakan dan regulator juga bekerja pada kerangka aset digital yang lebih komprehensif. (cointelegraph.com) Jadi, per Senin, 10 Agustus 2026: usulan, ya; penundaan yang diberlakukan, belum.$BNB $ETH $XRP