Penentangan dari bank-bank regional AS telah memperlambat pembahasan Senat terhadap Undang-Undang CLARITY, rancangan undang-undang struktur pasar aset digital, dalam situasi yang digambarkan sebagai kekalahan politik terbesar industri kripto dalam dua tahun terakhir.

Pada 9 Agustus, reporter Punchbowl News Brendan Pedersen menulis di X bahwa ia telah berbicara sepanjang akhir pekan dengan empat pejabat bank regional yang meminta senator dari Partai Republik untuk memperlambat proses rancangan undang-undang tersebut. Ia menyebutnya sebagai kemenangan bagi bank-bank regional dalam pertarungan lobi mereka melawan industri kripto.

Punchbowl News melaporkan bahwa beberapa faktor membuat Undang-Undang CLARITY tidak mencapai ruang sidang Senat sebelum masa reses Agustus. Salah satu alasan utamanya adalah adanya oposisi terkoordinasi dari bank-bank regional, yang meningkatkan kekhawatiran di kalangan anggota parlemen dari Partai Republik.

Menurut laporan tersebut, bank-bank regional mendesak para senator agar fokus pada risiko bahwa kerangka regulasi untuk stablecoin dan aset digital dapat menyebabkan penarikan dana simpanan dan melemahkan profitabilitas.

Brad Bolton, chief executive officer Community Spirit Bank di Alabama, mengatakan bahwa suasana berubah ketika para bankir regional yang kurang dikenal seperti dirinya—bukan eksekutif dari bank-bank besar—langsung menjelaskan kepada para pembuat kebijakan dampak sebenarnya yang bisa ditimbulkan RUU itu bagi lembaga keuangan setempat.

Senat AS dijadwalkan untuk memberikan suara atas Undang-Undang CLARITY pada 15 September. Meski demikian, jalur RUU tersebut tetap tidak pasti karena oposisi dari bank-bank regional terus berlanjut.