Memo jajak pendapat Partai Demokrat yang bersifat privat yang beredar di Kongres AS menunjukkan bahwa pemilih utama memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap industri kripto menjelang pemungutan suara pendahuluan penting minggu depan atas reformasi aset digital federal, termasuk Undang-Undang CLARITY. Menurut ChainCatcher, survei tersebut menemukan bahwa pemilih utama dari Partai Demokrat menilai kripto lebih rendah dibanding perusahaan minyak dan gas tradisional, Wall Street, dan pusat data.

Survei tersebut, yang dilakukan oleh Normington Petts terhadap 800 pemilih utama di seluruh negeri, menemukan bahwa 84% responden memandang kandidat yang didukung pendanaan dari industri kripto secara negatif. Reaksi balik tersebut dilaporkan berkontribusi pada sikap yang lebih hati-hati di kalangan anggota parlemen moderat sebelum pemungutan suara yang akan datang.

Para legislator masih berencana mengadakan pemungutan suara awal minggu depan atas rancangan undang-undang yang bertujuan untuk secara permanen mengubah cara lembaga federal mengatur aset digital. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai aturan anti pencucian uang untuk kanal-kanal yang terdesentralisasi, batasan bagi penerbit stablecoin untuk membayar imbal hasil secara langsung kepada pengguna ritel, serta pembatasan agar Presiden AS Donald Trump dan pejabat terpilih lainnya tidak memperoleh keuntungan dari proyek-proyek kripto dan peluncuran token.

Perselisihan politik ini menambah risiko bagi saham yang terkait kripto, dan setiap penundaan pemungutan suara kemungkinan akan mendorong kembali Undang-Undang CLARITY serta langkah-langkah kepatuhan lainnya.