Pengacara pro-Ripple John E. Deaton telah mengkritik oposisi Demokrat terhadap Undang-Undang CLARITY, dengan berpendapat bahwa para pembuat kebijakan mengambil keputusan yang keliru dengan menunda aturan kripto yang lebih jelas di Amerika Serikat.

Komentarnya muncul setelah Senator Jeff Merkley mengonfirmasi bahwa ia akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang struktur pasar kripto, dengan alasan kekhawatiran atas keterlibatan Presiden Donald Trump dalam aset digital.

Merkley berargumen bahwa aktivitas kripto Trump menjadi alasan utama penentangannya terhadap legislasi tersebut. Senator itu mengatakan Trump telah memperoleh keuntungan dari berbagai usaha terkait kripto dan menyatakan bahwa Undang-Undang CLARITY tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk mencegah konflik kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Deaton menuduh Merkley dan pihak penentang lainnya salah memahami tujuan regulasi kripto. Ia berargumen bahwa absennya aturan yang jelas adalah alasan masalah-masalah itu ada sejak awal.

Senator @JeffMerkley membuktikan betapa bodoh atau tidak jujurnya Anggota Kongres. Ia ingin memblokir Undang-Undang Clarity untuk mencegah Trump menyalahgunakan kekuasaannya dan meraup keuntungan dari kripto. ALASAN SELURUH mengapa Trump menghasilkan $1,4 miliar adalah karena TIDAK ADA KEJELASAN YANG BERLAKU. Selain itu, Trump… https://t.co/vBYudz5pUk

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) 28 Juli 2026

“Senator Jeff Merkley membuktikan betapa bodoh atau tidak jujurnya Anggota Kongres,” tulis Deaton. “Dia ingin memblokir Undang-Undang CLARITY untuk mencegah Trump menyalahgunakan kekuasaannya dan meraup keuntungan dari kripto. Alasan sepenuhnya mengapa Trump menghasilkan $1,4 miliar adalah karena tidak ada kejelasan yang berlaku.”

Deaton menambahkan bahwa memblokir RUU tersebut tidak akan menghentikan tokoh politik atau bisnis untuk berpartisipasi dalam pasar kripto. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa pelanggan dan perusahaan akan tetap menghadapi ketidakpastian regulasi.

Berita Terkait Clarity: Gelombang Harga XRP Berikutnya Bisa Sangat Tajam karena Undang-Undang Clarity menghadapi Jeda Agustus

Undang-Undang CLARITY kembali mandek di Senat. Para legislator sibuk dengan proses pencalonan dan RUU sanksi Rusia, jadi kripto dikesampingkan dulu.

RUU ini seharusnya membawa tatanan tertentu pada aset digital, seperti menjelaskan siapa melakukan apa antara SEC dan CFTC. Mereka yang mendukungnya mengatakan aturan yang lebih jelas akan memberi lebih banyak kepercayaan bagi bisnis dan menghentikan perusahaan untuk bubar dan meninggalkan AS.

Pihak oposisi sangat menyoroti kekhawatiran terkait pendapatan kripto Trump. Senator Merkley mengatakan RUU itu perlu perlindungan antikorupsi yang lebih kuat, dengan mengklaim bahwa kripto kini menjadi sumber utama kekhawatiran keuangan politik.

Baca Juga: Apakah Akan Terjadi Lagi Kejatuhan Harga Bitcoin? Mengapa Undang-Undang CLARITY Mungkin Tidak Lolos

Perbedaan pendapat ini telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang apakah penundaan Undang-Undang CLARITY melindungi pasar atau justru mempertahankan ketidakpastian regulasi yang ada. Deaton percaya ketiadaan undang-undang menciptakan lebih banyak risiko bagi investor dan perusahaan, dan berpendapat bahwa AS membutuhkan aturan yang jelas, bukan ketidakpastian yang berlanjut.

Saat para legislator terus bernegosiasi, pasar kripto memantau dengan saksama tanda-tanda apakah Undang-Undang CLARITY bisa maju sebelum masa reses Senat bulan Agustus. Bagi investor XRP, hasilnya tetap penting karena regulasi kripto yang lebih jelas dipandang sebagai potensi katalis untuk adopsi institusional yang lebih luas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa Undang-Undang CLARITY ditunda di Senat

Undang-Undang CLARITY ditunda karena para pemimpin Senat memprioritaskan isu legislasi lain, termasuk proses pencalonan dan RUU sanksi Rusia. RUU struktur pasar kripto mungkin tidak mendapat pemungutan suara hingga nanti, berpotensi setelah masa reses Agustus.

Mengapa John Deaton mengkritik Demokrat terkait Undang-Undang CLARITY

John Deaton berpendapat bahwa memblokir Undang-Undang CLARITY akan membuat industri kripto tetap berada dalam ketidakpastian regulasi. Ia yakin aturan yang lebih jelas akan melindungi investor, meningkatkan pengawasan, dan mencegah bisnis meninggalkan AS karena regulasi yang tidak jelas.

Bagaimana Undang-Undang CLARITY dapat memengaruhi XRP dan pasar kripto

Undang-Undang CLARITY dapat memberikan pedoman regulasi yang lebih jelas untuk aset digital, yang berpotensi memudahkan lembaga dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar kripto. Investor XRP memantau RUU tersebut karena aturan yang lebih jelas dapat memengaruhi adopsi dan kepercayaan pasar.

Berlangganan kanal YouTube kami untuk pembaruan kripto harian, wawasan pasar, dan analisis dari para ahli.

Postingan Pro-Ripple Lawyer: Democrats Are “Insanely Dumb” for Blocking Clarity Act pertama kali tayang di CaptainAltcoin.