Zhao Changpeng mengemukakan sebuah inisiatif yang menarik pada Konferensi Teknologi ASEAN 2026 di Manila—mendukung penerapan lisensi aset kripto model “passport” di kawasan ASEAN.

Gagasan ini berasal dari Ketua Aliansi Fintech Filipina, Lito Villanueva. Inti idenya adalah: perusahaan yang sudah memperoleh lisensi kripto di satu negara anggota ASEAN tidak perlu melalui rangkaian proses pengajuan yang sepenuhnya baru untuk memulai bisnis di negara anggota lainnya.

Saat ini, negara-negara ASEAN menerapkan pengawasan yang berbeda-beda terhadap aset digital. Jika sebuah perusahaan kripto ingin masuk ke banyak pasar, ia harus mengajukan permohonan beberapa lisensi secara berulang. Hal ini tidak hanya membuat biaya kepatuhan menjadi tinggi, tetapi juga memperlambat kecepatan implementasi inovasi. Jika pengakuan lisensi dapat diterapkan, maka bagi perusahaan yang patuh itu akan seperti “pas lintas wilayah”:
✅ Menurunkan biaya kepatuhan
✅ Mempermudah proses persetujuan
✅ Mendorong persaingan pasar regional
✅ Memudahkan layanan kripto dan stablecoin mengalir di dalam kawasan

Zhao Changpeng berpendapat, lembaga pengawas tetap dapat melakukan peninjauan terhadap pemohon yang ingin masuk ke pasar negaranya, namun tidak perlu mewajibkan perusahaan mengulangi seluruh rangkaian proses pengajuan. Dengan membuka lebih banyak platform yang sudah berlisensi untuk ikut bersaing, pada akhirnya kualitas layanan dapat ditingkatkan sekaligus menurunkan biaya penggunaan bagi konsumen.

Terbentuknya kerangka pengawasan regional mungkin akan menjadi dorongan penting berikutnya bagi perkembangan industri kripto ASEAN.

#赵长鹏 #加密监管 #ASEAN