Teks versi baru RUU CLARITY berencana melarang presiden, wakil presiden, anggota parlemen, hakim federal, dan pejabat lain beserta pasangan mereka menerima kompensasi selama masa jabatan melalui penerbitan atau mensponsori aset digital. Ketentuan terkait berlaku hingga 20 Januari 2029.

RUU ini saat ini belum mulai berlaku karena belum menjadi undang-undang yang resmi.

Berdasarkan informasi yang ada, pelaksanaan RUU bergantung pada selesainya proses legislatif yang masih berjalan:

· Masih perlu pemungutan suara legislatif: Teks versi baru memang sudah dipublikasikan, namun belum disahkan melalui pemungutan suara penuh di Senat. Pimpinan Senat berencana “minggu depan” mengajukan pemungutan suara, tetapi perbedaan pandangan antarpartai masih ada terkait ketentuan mengenai siapa yang memegang wewenang penegakan, serta perlu mencapai ambang batas 60 suara. Di samping itu, rapat istirahat bulan Agustus sudah mendekat, sehingga waktunya sangat ketat.
· Hanya setelah lolos baru berlaku: Bahkan jika Senat menyetujuinya, RUU harus diselaraskan dengan versi Dewan Perwakilan, lalu akhirnya diserahkan untuk ditandatangani oleh presiden. Prediksi pasar menunjukkan peluang lolos pada tahun 2026 hanya sekitar 34,5%, sehingga masih penuh ketidakpastian.

Mengenai ketentuan inti:
Anda menyebutkan larangan bagi presiden, wakil presiden, anggota dewan, hakim federal, dan pasangan mereka untuk memperoleh keuntungan dari aset digital selama masa jabatan melalui penerbitan atau mensponsori—ketentuan tersebut sudah dikonfirmasi tercantum dalam teks versi baru. Larangan ini bersifat sementara; memang direncanakan akan otomatis berakhir pada 20 Januari 2029 (tanggal mulai masa jabatan presiden periode berikutnya).