Sebuah rancangan undang-undang baru baru saja terbit yang melarang Trump dan pejabat untuk menerbitkan kripto, namun hanya sampai tahun 2029—apakah ini perisai atau justru jebakan?

Draf Clarity Act menghadirkan tiga poin utama: melarang pejabat dan pasangan (suami/istri) mereka menerbitkan aset digital, melindungi pengembang non-custodial, dan menyerahkan seluruh kewenangan penegakan kepada Departemen Kehakiman AS. Kedengarannya transparan, tetapi “masa berlaku” yang singkat hingga 2029 membuat larangan yang bernuansa etis ini kehilangan efek jera jangka panjang. Para kritikus khawatir ini hanya kompromi politik, sekaligus membuka pintu bagi kalangan berkuasa setelah tenggat waktu tersebut.

Dampak terhadap pasar: jelas negatif. Ketidakpastian soal batas waktu dan mekanisme penegakan yang terpusat pada DOJ dapat memicu penanganan yang lambat dan tidak konsisten—tanah subur bagi mereka yang mencari celah hukum. Para pengembang memang dilindungi, namun secara keseluruhan kerangka regulasinya tetap samar.

Sudut pandang pribadi: sebagai trader, saya melihat ini sebagai sinyal yang perlu dicermati. Berita makro seperti ini biasanya memicu volatilitas yang sulit diprediksi, apalagi ketika AS secara bertahap makin mengencangkan aturan. Jangan FOMO, kelola risiko, dan lakukan riset sendiri dengan saksama. Pasar tidak memberi ampun bagi siapa pun yang kurang disiplin.

#PhapLy #Crypto #Bitcoin #DauTu