#SouthKoreaCryptoPolicy 🇰🇷 Kerangka Regulasi Kunci & Undang-Undang
🔸 1. Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual (VAUPA)
Diberlakukan Juli 2024, undang-undang ini memberdayakan Komisi Layanan Keuangan (FSC) untuk mengawasi bursa dan memberlakukan aturan perlindungan pengguna yang ketat—seperti mewajibkan ≥ 80% dana pengguna dalam dompet dingin, asuransi wajib, dan pemisahan aset pengguna dan perusahaan.
VASPs harus mendaftar di Unit Intelijen Keuangan Korea, mendapatkan sertifikasi ISMS, menggunakan perbankan nama asli, menyimpan catatan selama 15 tahun, dan mematuhi kewajiban AML/KYC.
🔸 2. Undang-Undang Pelaporan & Transaksi Keuangan Tertentu (sejak 2021)
Memperkenalkan kontrol AML melalui akun nama asli yang wajib, pelaporan FIU, dan status berlisensi untuk bursa.
---
🛡️ Partisipasi Institusi & Korporat
🔸 Donasi Kripto & Akun Institusi
Mulai H2 2025, FSC akan mengizinkan lembaga amal, universitas, dan beberapa investor institusi (~3.500 entitas) untuk membuka akun nama asli dan menjual kripto yang didonasikan di bawah proyek percontohan bertahap.
Q3 2025 akan membawa pedoman resmi bagi perusahaan publik dan investor profesional untuk memasuki pasar kripto.
🔸 Aturan Satu-Bursa–Satu-Bank Dihapus
Mulai April 2025, bursa dapat bermitra dengan beberapa bank, meningkatkan fleksibilitas dan kompetisi.
---
📈 Pasar Institusi & ETF
🔸 ETF Kripto Spot & Rencana Ekspansi
Agenda 2025 Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mencakup legalisasi ETF spot, mempromosikan sekuritas tokenisasi (STO), menciptakan keringanan pajak untuk investor kecil, dan regulasi stablecoin standar global.
FSC sedang menyusun rancangan undang-undang regulasi kripto fase kedua untuk meningkatkan transparansi, standar pencatatan, dan kontrol stablecoin, yang diharapkan H2 2025.
🔸 1. Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual (VAUPA)
Diberlakukan Juli 2024, undang-undang ini memberdayakan Komisi Layanan Keuangan (FSC) untuk mengawasi bursa dan memberlakukan aturan perlindungan pengguna yang ketat—seperti mewajibkan ≥ 80% dana pengguna dalam dompet dingin, asuransi wajib, dan pemisahan aset pengguna dan perusahaan.
VASPs harus mendaftar di Unit Intelijen Keuangan Korea, mendapatkan sertifikasi ISMS, menggunakan perbankan nama asli, menyimpan catatan selama 15 tahun, dan mematuhi kewajiban AML/KYC.
🔸 2. Undang-Undang Pelaporan & Transaksi Keuangan Tertentu (sejak 2021)
Memperkenalkan kontrol AML melalui akun nama asli yang wajib, pelaporan FIU, dan status berlisensi untuk bursa.
---
🛡️ Partisipasi Institusi & Korporat
🔸 Donasi Kripto & Akun Institusi
Mulai H2 2025, FSC akan mengizinkan lembaga amal, universitas, dan beberapa investor institusi (~3.500 entitas) untuk membuka akun nama asli dan menjual kripto yang didonasikan di bawah proyek percontohan bertahap.
Q3 2025 akan membawa pedoman resmi bagi perusahaan publik dan investor profesional untuk memasuki pasar kripto.
🔸 Aturan Satu-Bursa–Satu-Bank Dihapus
Mulai April 2025, bursa dapat bermitra dengan beberapa bank, meningkatkan fleksibilitas dan kompetisi.
---
📈 Pasar Institusi & ETF
🔸 ETF Kripto Spot & Rencana Ekspansi
Agenda 2025 Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mencakup legalisasi ETF spot, mempromosikan sekuritas tokenisasi (STO), menciptakan keringanan pajak untuk investor kecil, dan regulasi stablecoin standar global.
FSC sedang menyusun rancangan undang-undang regulasi kripto fase kedua untuk meningkatkan transparansi, standar pencatatan, dan kontrol stablecoin, yang diharapkan H2 2025.