Undang-Undang CLARITY Kehilangan Momentum dan Waktunya Menipis
Industri kripto berharap ada regulasi yang lebih jelas, tetapi Undang-Undang CLARITY kini menghadapi hambatan besar: waktu.
Para legislator awalnya berencana mendorong RUU itu sebelum masa reses awal Agustus di Senat. Namun, jadwal yang padat—dipenuhi dengan pemungutan suara nominasi dan urusan kebijakan luar negeri—mendorong legislasi kripto lebih jauh ke bawah daftar agenda.
Akibatnya, peluang RUU tersebut menjadi undang-undang tahun ini menjadi jauh lebih kecil.
Pentingnya legislasi ini tidak luput dari perhatian. Strategy baru-baru ini menyatakan dukungannya untuk RUU tersebut setelah melaporkan kerugian triwulanan sebesar $8,2 miliar, menyoroti betapa berartinya regulasi yang jelas bagi perusahaan dengan eksposur Bitcoin yang signifikan.
Jika Senat tidak segera membuat kemajuan, Undang-Undang CLARITY bisa tertunda hingga jauh di tahun depan, sehingga industri kripto tetap menghadapi pertanyaan yang sama yang belum terjawab mengenai pengawasan bursa, stablecoin, serta pembagian tanggung jawab antara SEC dan CFTC.
Bagi investor maupun bisnis, kepastian regulasi diperkirakan menjadi salah satu katalis terbesar kripto pada 2026. Namun, ketidakpastian terus mendominasi perbincangan.
Pada titik ini, tantangan terbesar bukanlah dukungan terhadap RUU tersebut, melainkan menemukan cukup waktu untuk menyelesaikannya sebelum jendela legislatif ditutup.
#USIranBackToTalks #30YrYieldTopOrStart #OKXTraderVoices