Bank Sentral India Mendorong Kembali Larangan Kripto
RBI ingin larangan total | Direktorat pajak menyoroti perdagangan offshore | Pajak 30% tidak efektif ⚠️
📰 Sikap RBI: “Cenderung Mengarah ke Pelarangan”
▶️ Sumber Dokumen internal pemerintah yang ditinjau oleh Reuters
▶️ Posisi RBI menginginkan kripto tetap berada di luar sistem keuangan yang teregulasi
▶️ Permintaannya: bank dan institusi keuangan harus dilarang memegang, memperdagangkan, atau memiliki paparan apa pun terhadap kripto + stablecoin privat seperti USDT dan USDC
⚠️ Mengapa RBI Khawatir
▶️ 1. Kekhawatiran Stabilitas Keuangan soal risiko dari aset digital yang volatil
▶️ 2. Kedaulatan Moneter Stablecoin yang dipatok ke mata uang asing dapat mengganggu kendali rupee
▶️ 3. Pendapatan Fiat Stablecoin berbasis rupee dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari penerbitan mata uang
▶️ 4. Risiko Tekanan Stablecoin dapat memperburuk masalah saat terjadi tekanan di sektor keuangan
Catatan: Perdagangan kripto belum sepenuhnya dilarang. India masih berada di zona abu-abu regulasi. Kebanyakan bank besar sudah menghindari kripto karena peringatan dari RBI.
🧾 Direktorat Pajak Berbunyi Alarm
▶️ Masalah Pelacakan Melacak kripto melalui bursa offshore, transaksi rupee P2P, dan dompet privat sulit untuk dipantau
▶️ Kesenjangan Kepatuhan Dari 645.000 orang yang memperdagangkan kripto pada 2023, kurang dari 25% melaporkannya di SPT pajak
▶️ Pajak yang Berlaku Pajak 30% atas keuntungan kripto memang ada, tetapi pejabat mengatakan platform luar negeri + celah penilaian membuat penegakan sulit
⚖️ Inti Kesimpulan
RBI makin tegas: melarang bank menyentuh kripto dan stablecoin.
Pejabat pajak pun makin tegas: penegakan bocor melalui offshore + self-custody.
Sampai India menetapkan aturan yang jelas, bursa dan pengguna tetap terjebak di antara pajak tinggi dan ancaman larangan.Dorongan untuk pelarangan kembali masuk meja 👀
#IndiaRBICryptoProhibitionPush2026 #RBIBanBanksFromCrypto #IndiaCryptoTax30Percent #OffshoreCryptoTradingIndiaProblem #IndiaCryptoBanReportJuly2026