Zambia Membatalkan RightsCon 2026, Meningkatkan Kekhawatiran Terhadap Ruang Sipil dan Kebebasan Digital
Pembatalan mendadak RightsCon 2026 di Zambia telah memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil global, dengan para kritikus memperingatkan tentang semakin banyaknya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. KTT yang dijadwalkan berlangsung di Lusaka ini diharapkan dapat mengumpulkan lebih dari 2.600 aktivis, teknolog, dan pembuat kebijakan untuk membahas isu-isu kritis seperti sensor online, tata kelola AI, pengawasan, dan hak digital.
Pejabat pemerintah, termasuk Thabo Kawana, menyatakan bahwa acara tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai nasional dan memerlukan tinjauan lebih lanjut. Namun, para advokat hak asasi manusia berpendapat bahwa keputusan ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam membatasi keterlibatan sipil, terutama menjelang pemilihan nasional yang akan datang.
Suara-suara terkemuka seperti Linda Kasonde menggambarkan langkah ini sebagai merugikan citra demokratis negara dan kemunduran bagi kepemimpinan regional dalam diskursus hak asasi manusia. Para penyelenggara, termasuk Access Now, menekankan koordinasi luas yang dilakukan dengan pihak berwenang dan menyebut pembatalan ini sebagai contoh yang mengkhawatirkan dari menyusutnya ruang sipil global.
Di luar gangguan finansial dan logistik untuk peserta internasional, keputusan ini juga membatasi dialog penting tentang tantangan global yang mendesak, terutama bagi komunitas yang terpinggirkan yang mengandalkan platform seperti RightsCon untuk memperkuat suara mereka.
Insiden ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara tata kelola, kebebasan digital, dan keterlibatan masyarakat sipil, serta mempertanyakan masa depan dialog terbuka di era digital.
#HumanRights #DigitalFreedom #Zambia #RightsCon #CivicSpace $APT $ONDO $ZK