Kebijakan Pajak Kripto: Saran, Larangan, dan Praktik Terbaik
Poin Utama
Industri inovatif seperti kripto menghadirkan tantangan baru bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak yang harus mengadaptasi kerangka kerja lama dengan aset baru – atau menciptakan kerangka kerja yang sama sekali baru.
Kebijakan pajak khusus yang adil dan proporsional juga disertai dengan pedoman tepat secara teknis dapat menguntungkan industri kripto dan ekonomi nasional.
Pemungutan pajak atas perdagangan kripto secara bruto yang memperkenalkan persyaratan pemotongan untuk perantara dan mengabaikan praktik terbaik yang teruji secara internasional dianggap sebagai pendekatan suboptimal untuk memajaki aktivitas terkait aset digital.
Kebijakan pajak yang kuat adalah landasan setiap perekonomian. Sejarah pengaturan pajak di seluruh dunia menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang berhasil berpusat pada keseimbangan yang tepat antara efisiensi dan keadilan – sebuah rumusan rumit yang berbeda berdasarkan konteks ekonomi dan sosial setiap negara.
Model dan industri bisnis yang inovatif sering menghadirkan tantangan baru bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak yang mendorong mereka untuk merancang dan menerapkan aturan dan pedoman yang sesuai. Kerangka kerja baru ini harus memberikan kejelasan memadai kepada pengguna dan penyedia layanan agar mereka dapat beroperasi sesuai hukum sambil memacu ekonomi melalui inovasi. Sebagai contoh, aset digital menawarkan segudang kegunaan baru, mengingat kapasitas unik aset tersebut untuk memiliki dan mentransfer nilai tanpa berinteraksi dengan perantara keuangan tradisional. Hal ini jelas mengharuskan pendekatan perpajakan yang baru.
Blog ini menguraikan beberapa prinsip umum yang membuat kebijakan pajak yang baik untuk sektor aset kripto dan menyoroti beberapa praktik terbaik secara global, serta batu sandungan yang harus diperhatikan saat merancang aturan pajak kripto.
Lakukan: Gagasan untuk kebijakan dan administrasi pajak yang baik
Perkenalkan kerangka kerja khusus
Lakukan: Memperkenalkan ketentuan khusus kripto untuk mengakomodasi berbagai aktivitas baru dan jenis transaksi yang mungkin terjadi di sektor ini.
Alasan: Peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini sering kali sudah ada sejak beberapa dekade lalu, dan upaya untuk memasukkan aset digital ke dalam kerangka kerja ini sering kali tidak berjalan dengan baik.
Tekankan kejelasan
Lakukan: Berikan petunjuk atau aturan mendetail dan tepat secara teknis. Jika peraturan perundang-undangan khusus kripto belum tersedia, terbitkan FAQ atau pedoman resmi.
Alasan: Kebanyakan orang sudah lelah dengan urusan pajak, dan berurusan dengan transaksi kripto hanya menambah kerumitan. Aturan dan pedoman mendetail dapat sangat membantu dalam hal ini.
Buat secara proporsional
Lakukan: Memungut pajak dan memperkenalkan kewajiban pelaporan untuk kripto yang sejalan dengan, atau setidaknya tidak lebih memberatkan daripada perlakuan yang diberikan kepada industri serupa (seperti keuangan dan teknologi).
Alasan: Untuk menghindari disinsentif inovasi aset digital dengan membuat kepatuhan pajak terkait kripto menjadi lebih merugikan dan memberatkan dibandingkan jenis aktivitas serupa yang lain.
Pajaki secara adil dan efisien
Lakukan: Pajak hak istimewa atas keuntungan modal terealisasi bukan pajak transaksional, yang sering kali tidak ekonomis dalam industri keuangan digital.
Alasan: Aset digital dan layanan terkait kripto biasanya dioperasikan dengan cara yang mirip dengan industri keuangan tempat investasi dan aset yang sangat dapat diperdagangkan secara luas dibebaskan dari PPN (pajak pertambahan nilai) atau GST (pajak barang dan jasa). Jika tidak, biaya pajak akan menjadikannya hampir tidak layak.
Promosikan kebijakan yang menarik
Lakukan: Tawarkan perlakuan pajak yang lebih baik dari standar untuk aktivitas terkait kripto, seperti tarif pajak lebih rendah atau pembebasan pajak untuk keuntungan modal dari pelepasan aset digital.
Alasan: Untuk menarik bakat, inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembayar pajak bernilai tambah tinggi. Beberapa dekade terakhir telah ditandai dengan insentif pajak untuk investasi dan tenaga profesional baru di bidang teknologi. Kebijakan serupa harus diterapkan pada kripto, disruptor teknologi besar berikutnya.
Cara: Berbagai langkah kebijakan yang relevan sudah dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa contohnya:
i) Tidak ada perpajakan keuntungan modal atas penjualan aset kripto, untuk investor atau pedagang sesekali (msl. nonprofesional). Sebagai contoh, kebijakan umum ini diterapkan di Singapura, Belgia, Malaysia, Hong Kong, dan Swiss.
ii) Pembebasan keuntungan modal untuk kepemilikan jangka panjang. Jerman dan Portugal adalah contoh ketika perlakuan menguntungkan ini baru-baru ini diperkenalkan untuk aset kripto yang disimpan selama lebih dari 12 bulan.
iii) Pembebasan keuntungan modal jika di bawah ambang minimal atau de minimis. Sebagai contoh, kebijakan ini diterapkan oleh Inggris dan Brazil.
iv) Pajak keuntungan modal hanya setelah konversi ke fiat (langsung atau tidak langsung), yaitu transaksi nonpajak atau kripto ke kripto. Prancis, Portugal, dan Austria adalah negara-negara yang telah memperkenalkan pendekatan ini.
Hindari: Kebijakan pajak yang menghambat inovasi kripto
Pemajakan transaksi bruto
Hindari memungut pajak atas perdagangan kripto secara bruto – termasuk berbagai biaya yang terkait dengan transaksi tersebut – tetapi pajaki keuntungan modal terealisasi.
Alasan: Pendekatan seperti itu membebankan biaya pajak yang signifikan (dan terkadang tak dapat ditanggung) untuk aktivitas perdagangan. Pertama, hal ini dapat membebani bahkan investor sesekali yang dapat dikenai pajak untuk perdagangan yang rugi – meskipun pengembalian uang pajak untuk kelebihan pembayaran tersebut ditawarkan kemudian. Kedua, pajak semacam itu akan membebani para market maker yang biasanya melakukan ratusan atau ribuan transaksi otomatis per hari dengan tujuan mendapatkan banyak perdagangan dengan keuntungan kecil. Pada akhir setiap periode, market maker kemungkinan besar akan memiliki kewajiban pajak yang jauh lebih tinggi daripada laba untuk menutupi kewajiban tersebut. Padahal, market maker adalah penyedia likuiditas penting bagi ekonomi kripto. Ketika mereka pergi, pasar pun terpukul. Implikasi langsung yang utama adalah pengurasan likuiditas dan volume lokal serta peningkatan volatilitas yang secara efektif melumpuhkan pasar kripto lokal. Penyusutan ekonomi kripto akan mendorong pemain keluar dari pasar yang kemudian menyebabkan penurunan total pendapatan pajak.
Dampak negatif beruntun ini telah diamati di yurisdiksi tempat pajak transaksional semacam ini diperkenalkan. Dua kasus yang paling menonjol adalah:
Indonesia: Volume perdagangan di bursa kripto lokal menurun sekitar 60%, menurut data Coinmarketcap, setelah penerapan pajak transaksi atas transaksi bruto (PPN 0,11% dan pajak penghasilan 0,1% akan dipotong oleh bursa lokal) pada bulan Mei 2022.
India: Volume perdagangan mingguan di bursa kripto lokal turun dari rekor titik sebesar ~$800 juta ke rekor titik sebesar $2 juta setelah penerapan pajak transaksi atas transaksi bruto (1% dari Potongan Pajak di Sumber atau “TDS”) pada bulan Juli 2022 (menurut Coinmarketcap).
Sebaiknya, pertimbangkan: Pemberian hak istimewa pajak yang dikenakan hanya pada keuntungan modal terealisasi.
Mengandalkan Kewajiban Pemotongan Pajak untuk Menegakkan Kepatuhan
Hindari menerapkan kewajiban pemotongan pajak pada perantara seperti platform bursa. Meskipun sekilas mungkin tampak seperti alat yang memadai untuk menegakkan kepatuhan pajak di ruang kripto, hal ini dapat dengan mudah membawa dampak merugikan bagi industri.
Alasan: Berikut adalah beberapa hal yang bisa merugikan:
Jika kewajiban pemotongan pajak dikenakan pada perdagangan, tindakan tersebut pada dasarnya akan menjadi pajak transaksional yang menghasilkan efek yang disebutkan pada poin di atas.
Jika kewajiban pemotongan pajak dikenakan pada aliran pendapatan lain, seperti mining atau staking reward, kebijakan tersebut berisiko tidak adil atau tidak dapat dicapai. Tidak adil, karena dapat secara tidak akurat mengasumsikan sifat hukum dari peristiwa tersebut (seperti memperlakukan sesuatu yang bukan bunga sebagai bunga). Tidak dapat dicapai, karena sering kali tidak ada perantara yang mudah diidentifikasi, seperti dengan produk dan layanan DeFi.
Kewajiban pemotongan pajak cenderung jauh lebih sulit dieksekusi dalam bidang kripto dibandingkan industri lain. Salah satu alasannya adalah pemotongan aktual sebagian besar dilakukan dalam kripto, sedangkan penagihan selanjutnya untuk pendapatan publik harus dalam bentuk fiat dengan sedikit pengecualian. Hal ini menciptakan langkah konversi tambahan yang tidak hanya menghadirkan kerumitan signifikan sekaligus hambatan potensial, karena saluran off-ramp fiat tidak selalu tersedia.
Sebaiknya pertimbangkan: Pemanfaatan kerangka kerja pelaporan kripto yang saat ini sedang diadopsi, seperti CARF oleh OECD.
Ketidakselarasan kebijakan pajak dalam negeri dengan standar internasional (yang baik)
Hindari mengabaikan praktik terbaik internasional. Pembuatan kebijakan pajak kripto sedang dalam tahap awal dan diperkirakan akan berkembang secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, standar tertentu sudah mulai terbentuk di seluruh dunia. Hal ini tidak boleh diabaikan. Contoh penting adalah pembebasan transaksi mata uang kripto dari PPN/GST yang banyak diterapkan.
Alasan: Menyimpang dari kebijakan penting seperti ini kemungkinan besar akan menempatkan suatu negara pada posisi sangat tidak menguntungkan dalam hal pengembangan industri.
Sebaiknya pertimbangkan: Berpartisipasi dalam badan internasional yang mengadakan diskusi teknis untuk meningkatkan praktik dan aturan terbaik yang dibentuk dan digunakan di seluruh dunia dengan lebih mudah.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang perpajakan mata uang kripto dan apa yang dilakukan oleh Binance untuk menyederhanakan pengalaman pengajuan pajak pengguna? Silakan lihat sumber daya berikut:
Bagaimana Perpajakan Mata Uang Kripto?
Membayar Pajak Kripto Membantu Anda dan Seluruh Industri Web3 – Begini Caranya
Memperkenalkan Binance Tax: Efisienkan Tugas Pelaporan Pajak Anda