🚨🚨
🇻🇳 Status Hukum Kripto di Vietnam
🔸 Legalitas Kripto
Belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah.
Berdasarkan Undang-Undang Vietnam, hanya Dong Vietnam (VND) yang diakui sebagai alat pembayaran resmi.
Menggunakan Bitcoin atau kripto lain untuk membayar barang/jasa bisa dikenakan denda atau tindakan pidana.
Kripto diakui sebagai aset investasi, namun belum ada regulasi resmi yang lengkap untuk perdagangan atau penyimpanan aset kripto.
---
🏛️ Kebijakan dan Regulasi Terkini:
1. Larangan Sebagai Alat Pembayaran.
Sejak 2017, pemerintah secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran.
2. Kripto Sebagai Aset.
Pemerintah menganggap kripto sebagai aset non-fiat digital, tetapi belum memberikan kerangka hukum yang jelas untuk:
👉Pajak kripto
👉Perlindungan investor
👉Perizinan exchange
3. Perintah dari Perdana Menteri (2021–2023)
PM Phạm Minh Chính memerintahkan bank sentral (SBV) dan Kementerian Keuangan:
Menyusun kerangka hukum dan kebijakan uji coba (sandbox) terkait aset digital dan blockchain.
Fokus pada teknologi Blockchain, bukan hanya kripto.
4. Sandbox Kripto (dalam pengembangan)
Sandbox regulasi sedang dirancang oleh State Bank of Vietnam untuk menguji proyek-proyek kripto dan fintech tertentu.
Tujuannya adalah menguji model bisnis yang legal tapi belum sepenuhnya diatur.🏦🌍
#VietnamCryptoPolicy
🇻🇳 Status Hukum Kripto di Vietnam
🔸 Legalitas Kripto
Belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah.
Berdasarkan Undang-Undang Vietnam, hanya Dong Vietnam (VND) yang diakui sebagai alat pembayaran resmi.
Menggunakan Bitcoin atau kripto lain untuk membayar barang/jasa bisa dikenakan denda atau tindakan pidana.
Kripto diakui sebagai aset investasi, namun belum ada regulasi resmi yang lengkap untuk perdagangan atau penyimpanan aset kripto.
---
🏛️ Kebijakan dan Regulasi Terkini:
1. Larangan Sebagai Alat Pembayaran.
Sejak 2017, pemerintah secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran.
2. Kripto Sebagai Aset.
Pemerintah menganggap kripto sebagai aset non-fiat digital, tetapi belum memberikan kerangka hukum yang jelas untuk:
👉Pajak kripto
👉Perlindungan investor
👉Perizinan exchange
3. Perintah dari Perdana Menteri (2021–2023)
PM Phạm Minh Chính memerintahkan bank sentral (SBV) dan Kementerian Keuangan:
Menyusun kerangka hukum dan kebijakan uji coba (sandbox) terkait aset digital dan blockchain.
Fokus pada teknologi Blockchain, bukan hanya kripto.
4. Sandbox Kripto (dalam pengembangan)
Sandbox regulasi sedang dirancang oleh State Bank of Vietnam untuk menguji proyek-proyek kripto dan fintech tertentu.
Tujuannya adalah menguji model bisnis yang legal tapi belum sepenuhnya diatur.🏦🌍
#VietnamCryptoPolicy